
Penajournalis.com – Menindaklanjuti running berita awal tentang keterlambatan pembayaran sewa lahan menara tower pemancar milik PT Telkomsel Semarang yang berada didesa Karangwotan kec Pucakwangi kab Pati, team mencoba meneruskan komunikasi dengan Mf selaku Manager Departement SM (Site Management) PT Telkomsel yang berada dijalan raya Simpanglima kota Semarang, hingga membuahkan hasil pertemuan dengan sang Manager tersebut disalah satu cafe ternama dikota Semarang Selasa malam (30/06/2020) 19.45 WIB.

Salahsatu yang dikuasakan oleh pihak keluarga Bagus Jing Ie Hasto Cokro (Bambang Eko S) menanyakan kepada Ma’ruf sang Manager tersebut, ” Ketika anda merasa mengklaim bahwa lahan kami ini milik PT Telkomsel, adakah bukti kepemilikan serta AJB nya? “.
Mf menyampaikan, ” Untuk bukti AJB ( Akta Jual Beli) dan APHB kami ada, dan itu tersimpan serta nanti akan disampaikan oleh legal kami “.

” Ketika saya ditanya oleh Pers itu bukan ranahnya saya, akan tetapi ketika pak Bagus selaku pemegang surat kuasa dari pihak pemilik lahan dan masih bagian dari keluarga, saya masih bisa menjawab “, tambah Mf.
” Soal kepemilikan AJB itu diawali dengan adanya niat untuk membeli lahan tersebut, dan ya bahwa kami sudah memiliki AJB atas lahan tersebut “, paparnya pula.

Akan tetapi, Bagus Jing Ie Hasto Cokro (Bambang Eko S) yang juga sebagai Komisaris utama Penajournalis.com menyampaikan, ” Pihak keluarga tidak merasa menjual dan hanya sebatas perjanjian sewa saja yang dimulai pada tahun 2008 dengan durasi sewa lahan persepuluh tahun “.
” Lalu darimana dasarnya ketika pihak Telkomsel mengklaim sudah memiliki AJB atas lahan kami? “, tambah nya.
Sang Manager tersebut memohon agar apa yang menjadi keterangan dari nya jangan untuk dipublikasikan, akan tetapi dikarenakan tidak adanya keputusan serta kesepakatan yang diharapkan oleh pemegang surat kuasa dari pemilik lahan, maka menginginkan agar team untuk menayangkan pemberitaan.
Hal ini dilakukan oleh pemegang surat kuasa pemilik lahan dikarenakan merasa kecewa atas hasil pertemuan dengan sang Manager tersebut dikarenakan dirasa bertele-tele dengan menjanjikan akan Vicon antara pihak pemilik lahan dengan para legal dari PT Telkomsel tersebut.
UU pers no 40 tahun 1999 dengan gamblang menyebutkan bahwa ” Memberikan Kemerdekaan kepada Insan Pers untuk mencari, mengolah serta mempublikasikan sebuah informasi menjadi pemberitaan yang obyektif tanpa unsur Hoax dan Chaos.
Dan pihak pemilik lahan akan terus menempuh jalur dan prosedur yang berlaku guna mendapatkan hak-haknya dalam permasalahan ini. (Team Liputan Penajournalis.com)















