
Penajournalis.com, – Melanjutkan Seri Pertama paparan pakar dari diskusi online Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) pada Selasa (30/06/2020), maka berikut di bawah ini paparan ekonom INDEF Bhima Yudhistira tentang “Menggugat UU No. 2/2020 tentang Penetapan APBN Inkonstitusional, Pro Korporasi dan Berpotensi Abai terhadap Rakyat Jelata”:
“Memang banyak sekali yang harus dikritisi dari Perppu No1/2020. Logika bahwa Perppu tersebut urgent sehingga harus segera disahkan menjadi Undang-undang (UU) berawal dari logika pemerintah agar realisasi dari stimulus maupun perombakan-perombakan anggaran bisa digenjot secara lebih cepat.
Tapi ternyata pada praktiknya hal tersebut tidak mempunyai dasar karena realisasi stimulus di bidang kesehatan masih di bawah dua persen. Juga stimulus untuk menolong UMKM yang sungguh menyedihkan karena realisasinya belum mencapai satu persen pun yakni hanya 0,06 persen.
Bantuan sosial sebelum pandemi memang sudah ada yakni PKH dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari sisi bantuan sosial (Bansos)pun tidak ada pembaharuan paska Perppu No 1/2020. Bahkan sekarang realisasi Bansos ternyata masih di bawah 30 persen.
Tentu saja logika yang dibangun pemerintah menjadi agak susah diterima. Menjadi pertanyaan bahwa ternyata setelah adanya Perppu, realisasi bansos khususnya stimulus UMKM dan sektor kesehatan masih kecil. Hal itulah yang menyebabkan Perppu tersebut harus digugat dan dipertanyakan kemana logika sebenarnya dari Perppu No.1/2020.
Sayangnya, ternyata realisasi yang paling cepat justru penambahan pembiayaan utang yang terus mengalami kenaikan.
Pembiayaan utang paska Perppu No.1/2020 telah bertambah menjadi Rp1.600 triliun. Hal tersebut adalah rekor penambahan utang yang paling besar dalam satu tahun fiskal (2020) dimana utang tidak diterjemahkan dengan postur anggaran yang baik, dan tidak diterjemahkan dengan realisasi-realisasi bantuan kepada masyarakat.
Dari sisi besarnya pembiayaan utang, pemanfaatan-pemanfaatan utang sebelum pandemi saja sudah menjadi soal dan perkiraan ke depan akan semakin bermasalah.

Pemerintah hanya menyebutkan bahwa rasio utang Indonesia masih aman karena masih di bawah 60 persen terhadap PDB. Tetapi jika dilihat lebih lanjut, indikator-indikator utang lainnya mengapa tidak dibahas oleh staf khusus Kementerian Keuangan RI?
Misalnya indikator utang ketika masuk dalam belanja APBN apakah betul-betul digunakan untuk pemulihan ekonomi, dan kemudian ternyata 20 persen lebih utang sebelumnya yang digunakan, masuk ke dalam pos belanja pegawai.
Lalu bisa dilihat lagi, jangan-jangan utang sebesar Rp1.600 triliun menimbulkan konsekuensi pembayaran bunga utang. Kita tahu bahwa yield kita menjadi paling mahal se Asia Pasifik yang bisa sampai tujuh persen lebih untuk menarik investasi.
Hal itu akan menimbulkan konsekuensi pada pembayaran beban bunga utang yang sebelum pandemi saja sudah sekitar 17 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Dengan penambahan utang baru Rp1.600 triliun, bisa dibayangkan akan sampai berapa persen beban bunga utang yang harus ditanggung oleh negara. Hal itu selama ini tidak pernah diungkapkan oleh pemerintah. Hanya disebutkan bahwa rasio utang Indonesia akan meningkat pada akhir tahun mungkin sekitar 38 persen. Tapi tidak pernah diceritakan bagaimana utang itu dimanfaatkan.
Begitu pula dari sisi indikator-indikator kesehatan utang lainnya seperti DSR (Debt Service Ratio) yang cenderung memburuk, diindikasikan dari setiap penambahan utang khususnya utang luar negeri yang tidak diikuti dengan penerimaan valas memadai.
Jadi, memang terdapat hal-hal yang harus dicermati bersama yakni bahwa diterbitkannya Perpu No.1/2020 sebenarnya tidak hanya untuk pemulihan ekonomi, tetapi lebih pada pemulihan APBN yang sebenarnya sudah bermasalah sebelum adanya pandemi.
Pemulihan BUMN sendiri dengan adanya opsi dana talangan tidak punya dasar hukum. Bahkan di Perppu juga tidak disebutkan. Tapi beberapa minggu belakangan santer beredar berita bahwa pemerintah akan menyiapkan dana talangan BUMN.
Patut dipertanyakan penyiapan dana talangan itu sebetulnya untuk apa, karena BUMN-BUMN itu sebelum pandemi memang sudah mengalami salah kelola yang parah. Tidak ada jaminan setelah diberi dana talangan BUMN-BUMN bermasalah tersebut akan survive dan membaik pada situasi krisis.
Sepertinya ada semacam “moral hazard” bahwa disebutkan di tengah situasi krisis harus menyelamatkan perekonomian, padahal hanya untuk menyelamatkan kesalahan pengelolaan dengan mengatasnamakan krisis.
Sampai sekarang, pemulihan ekonomi masa krisis jika dilihat lebih jauh juga tidak mempunyai efek kepada masyarakat. Hal itu terjadi karena boleh jadi stimulus ditambah, tetapi terus saja terjadi revisi terhadap angka pertumbuhan ekonomi, baik dari lembaga internasional maupun oleh Kementerian Keuangan sendiri.
Revisinya sendiri, terkesan mudah saja, hanya butuh waktu beberapa hari dari semula minus 3,1 persen untuk Q2/2020 menjadi minus 3,8 persen. Dari situ saja terlihat ada hal yang tidak nyambung. Seharusnya bila di Q2/2020 pemerintah cukup percaya diri dengan adanya Perppu lalu memberi stimulus, maka seharusnya timbul optimisme bukan revisi (pengurangan) angka pertumbuhan.
Lebih terlihat adanya kontradiksi, dan sepertinya ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan menyebutkan ke pemerintah bahwa mereka adalah pihak yang harus mendapatkan prioritas terlebih dulu untuk diselamatkan. Bisa dilihat, dari realisasi stimulus yang diluncurkan ke pihak UMKM belum mencapai 1 persen, namun pihak korporasi besar sudah mendapatkan stimulus sebesar 6,8 persen lebih, enam kali lipat lebih besar dari stimulus yang diberikan kepada UMKM.
Padahal seharusnya pengalaman pahit pada krisis 1998 bisa dijadikan pelajaran ketika korporasi besar diberi suntikan dana besar, lalu kemana larinya aliran dana bantuan tersebut.
Masalahnya, tidak ada jaminan dana stimulus kepada korporasi digunakan untuk merekrut kembali tenaga kerja yang terkena PHK, bahkan ada korporasi yang sengaja “membangkrutkan diri” untuk mendapatkan dana stimulus dengan alasan krisis.
Sehingga ketika dana stimulus diterima oleh para oknum pemilik korporasi namun jumlah oknumnya banyak, dana tersebut kemudian sengaja ditransfer ke negara-negara suaka pajak.
Demikianlah, memang hal itu harus terus dikritisi karena langkah pemulihan krisis ekonomi masa pandemi efeknya sangat kecil, namun cenderung bias kepada kepentingan korporasi.
Bahkan dari istilah “new normal” sendiri, terdapat fakta menarik dari mantan staf ahli gugus tugas covid-19, bahwa selama penanganan covid-19 sebetulnya tidak pernah ada bahasan tentang “New Normal” baik di Gugu Tugas ataupun BNPB. Menariknya, disebutkan bahwa istilah New Normal bermula dari adanya pengusaha yang bertemu kelapa negara dan menawarkan konsep “New Normal”.
Kalau demikian halnya, maka “New Normal” sebenarnya bukanlah berdasarkan pada pertimbangan kesehatan atau ekonomi, tapi untuk menyelamatkan korporasi-korporasi besar”. (Pso)















