
Penajournalis.com Garut – Polemik Koperasi Rakyat Kiara Dodot di Kabupaten Garut semakin memanas. Beberapa LSM di Garut berencana membentuk organ taktis untuk melakukan audiensi dengan Dewan DPRD Kabupaten Garut. Audiensi ini bertujuan untuk menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan yang terjadi di internal koperasi tersebut, khususnya terkait sengketa lahan di Blok Desa Ganda Mekar, Kecamatan Kadungora, Jl. Garut Bandung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media Penajournalis.com pada Jumat, 1 November pukul 14.00 WIB dari aktivis senior BJ, beberapa poin permasalahan yang akan diangkat dalam audiensi tersebut antara lain:
– Dugaan Penguasaan Lahan Ilegal: Pengurus Koperasi Rakyat Kiara Dodot, yang diinisialkan AW, diduga melakukan penguasaan lahan bekas milik adat tanpa dasar dan rasionalitas yang jelas. Hal ini diperparah dengan dugaan tidak dilibatkannya BR, salah satu ahli waris dan pendiri koperasi, dalam proses penguasaan lahan tersebut.
– Pembangkangan terhadap Undang-Undang: Koperasi Rakyat Kiara Dodot diduga telah melanggar undang-undang koperasi dengan tidak melaporkan kegiatannya sejak tahun 2016 dan mengabaikan beberapa teguran tertulis dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Dugaan ini menguatkan indikasi bahwa koperasi tersebut hanya sebagai kedok untuk menguasai lahan.
– Penghentian Sepihak Pendiri Koperasi: Saudara BR, ahli waris dan pendiri koperasi, diduga dihentikan secara sepihak tanpa melalui mekanisme rapat anggota.
Organ taktis LSM ini menuntut Dewan Pengawas Koperasi dan Dinas Koperasi Kabupaten Garut untuk mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan pembubaran Koperasi Rakyat Kiara Dodot. Tuntutan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran undang-undang dan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut oleh pejabat fungsional di Dinas Koperasi dan UMKM, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Audiensi dan diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan polemik yang berkepanjangan dan memastikan Koperasi Rakyat Kiara Dodot beroperasi sesuai aturan hukum yang berlaku.
Toni Rahmat
Editor: Asep NS















