Penajournalis.com Kabupaten Bandung, – Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang digelar KPU Kabupaten Bandung pada 30 Oktober 2024 menyisakan polemik. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pernyataan Paslon 1 terkait tunggakan BPJS Kesehatan Pemkab Bandung yang mencapai Rp 90 miliar. Tunggakan ini, menurut Paslon 1, mengakibatkan banyak warga yang seharusnya mendapatkan akses BPJS dari pemerintah daerah justru terhambat dan tidak dapat menggunakan layanan kesehatan.
Gun Gun Gunawan, Calon Wakil Bupati dari Paslon 1, dalam debat tersebut menyatakan keprihatinannya. Ia mempertanyakan efektifitas program BPJS bagi masyarakat jika Pemda sendiri menunggak pembayaran hingga jumlah yang signifikan. Gun Gun menekankan bahwa akses kesehatan yang memadai sangat penting, namun keberadaan BPJS menjadi tidak berarti jika Pemda tidak berkomitmen untuk melunasi tunggakannya. Ia lebih lanjut menyoroti kebutuhan petani akan pupuk murah, pengairan yang lancar, dan dukungan pemerintah dalam pemasaran hasil panen, mengatakan bahwa hal tersebut lebih krusial daripada program BPJS yang terhambat oleh tunggakan pembayaran.
“BPJS digulirkan untuk petani, kusir delman, tukang ojeg, namun harus ada kemauan dari Pemda, bukan kemauan pribadi,” tegas Gun Gun. “Bahkan hingga saat ini Pemda Kab. Bandung nunggak BPJS hingga mencapai Rp. 90 miliar. Kalau sudah begini, apakah BPJS bisa berguna bagi masyarakat?”
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengelolaan keuangan daerah dan komitmen Pemkab Bandung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya. Tunggakan BPJS yang mencapai angka fantastis tersebut berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat, membuat program BPJS yang seharusnya menjamin kesehatan warga menjadi sia-sia. Publik menantikan tanggapan resmi dari Pemkab Bandung terkait tudingan ini dan langkah-langkah konkrit yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan BPJS tersebut.
Sumber: Nashikin
Editor: Asep NS
