BeritaGMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama)Karya JurnalistikLintas DaerahLintas ProvinsiNewsPena JournalisTopik Terkini

Tradisi Hutang: Jebakan Defisit APBN dan Jalan Menuju Ekonomi Pancasila, Yudhie Haryono (Rektor Universitas Nusantara) vs Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin

×

Tradisi Hutang: Jebakan Defisit APBN dan Jalan Menuju Ekonomi Pancasila, Yudhie Haryono (Rektor Universitas Nusantara) vs Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin

Sebarkan artikel ini

 

Penajournalis.com Jakarta 8 Juli 2025 – Hutang negara yang terus meningkat menjadi isu yang mengkhawatirkan. Bukan hanya angka defisit APBN yang membengkak, tetapi juga pola berulang yang menunjukkan ketergantungan pada pembiayaan melalui hutang. Hal ini diungkapkan oleh Rektor Universitas Nusantara, Yudhie Haryono, dan Ekonom Universitas MH Thamrin, Agus Rizal, dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

“Hutang kok ditradisikan?” tanya Yudhie Haryono, menyoroti betapa lumrahnya defisit APBN dan solusi hutang yang seolah menjadi siklus tak berujung. Setiap bulan, Kementerian Keuangan mengumumkan defisit, dan solusinya selalu sama: menambah hutang. Tidak ada terobosan inovatif dalam pengelolaan keuangan negara. “Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi indikator struktural yang mencerminkan ketidakmampuan negara dalam mengelola sumber daya fiskal secara mandiri,” tegasnya.

Proyeksi defisit APBN 2025 mencapai Rp662 triliun (2,78% PDB) – lebih tinggi dari target awal – menunjukkan melemahnya kedaulatan fiskal. Tren lima tahun terakhir memperlihatkan pola defisit yang fluktuatif, dengan puncaknya pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 (Rp956,3 triliun atau 6,14% PDB). Meskipun sempat menurun, defisit kembali meningkat pada tahun 2024 dan diproyeksikan naik lagi di tahun 2025. Hal ini menunjukkan upaya pemulihan fiskal yang belum stabil dan struktur pembiayaan negara yang rapuh, sangat bergantung pada hutang luar negeri.

Ketergantungan pada hutang luar negeri, yang mencapai US$398,2 miliar (US$192,6 miliar dari sektor pemerintah dan bank sentral), menimbulkan risiko besar. Sebagian besar hutang berdenominasi dolar AS dan yen, rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Depresiasi rupiah akan meningkatkan beban pembayaran bunga dan pokok hutang. Selain itu, pinjaman dari lembaga internasional seringkali disertai persyaratan kebijakan yang membatasi kedaulatan fiskal Indonesia.

Secara teori fiskal, defisit berkelanjutan yang dibiayai dengan hutang akan mempersempit ruang kedaulatan negara jangka panjang. Kenaikan suku bunga global dan gejolak geopolitik semakin menekan portofolio hutang Indonesia. Situasi ini bertentangan dengan prinsip ekonomi berdikari.

Stagnasi rasio perpajakan (10,3% PDB, jauh di bawah rata-rata negara berkembang) menjadi masalah struktural lain. Penerimaan negara belum optimal karena ekstensifikasi pajak yang belum maksimal dan resistensi politik terhadap reformasi perpajakan. Belanja negara masih didominasi oleh belanja rutin dan nonproduktif, sementara efektivitas belanja untuk sektor produktif (pendidikan, riset, kedaulatan pangan) masih rendah.

Yudhie Haryono dan Agus Rizal menekankan pentingnya ekonomi Pancasila sebagai solusi. Sistem ekonomi ini menekankan keadilan sosial, distribusi pendapatan yang adil, dan pembangunan merata. Belanja negara harus diarahkan pada sektor strategis nasional, dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.

“Kita harus meninggalkan neoliberalisme dan kembali pada ekonomi Pancasila,” ujar Agus Rizal. Sistem ini menempatkan negara dan koperasi sebagai pengelola sumber daya strategis, memastikan distribusi kekayaan yang adil, dan menolak dominasi modal asing. Perubahan paradigma, keberpihakan, dan penggantian ‘agensi’ (ekonom) diperlukan.

Langkah awal yang disarankan meliputi: mengganti ekonom neoliberalis, mengoptimalkan pajak digital, mengurangi insentif fiskal yang tidak tepat sasaran, reformasi tata kelola perpajakan daerah, penetapan kurs tetap, dan merealisasikan SWF. Di sisi belanja, audit menyeluruh atas proyek-proyek besar dan peningkatan keterlibatan koperasi serta usaha mikro sangat penting. Reformasi ini harus membangun struktur fiskal yang adil, transparan, dan menjamin hak ekonomi-politik setiap warga negara.

Yohan Yudistira Koordinator Liputan Nasional

Editor: Asep NS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *