Penajournalis.com Kaliwungu, Kendal 11 Juli 2025 –
Kantor notaris dan PPAT Ny. Wiwin Roswinanti, S.H. di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan publik menyusul keluhan serius dari warga yang merasa dirugikan oleh lambannya pelayanan.
Supomo, warga Kaliwungu, menuturkan bahwa sejak 2023 ia telah menyerahkan sertifikat tanah yang dibeli dari seorang pegawai Bapenda Kota Semarang bernama Rizki, untuk diproses balik nama. Namun hingga lebih dari setahun berlalu, tidak ada penyelesaian.
Klarifikasi pertama dilakukan pada pertengahan 2024, tetapi pihak notaris melalui staf bernama Ibu Murni hanya menyebut proses tertunda karena belum cocoknya peta lokasi serta belum lengkapnya data.
Tak berhenti di situ, pada Januari 2025, Supomo kembali melakukan komunikasi melalui perantara Bapak Bakara. Kali ini pihak notaris berdalih bahwa proses hanya bisa dilanjutkan jika memiliki NPWP. Karena ingin mempercepat, Supomo mengalihkan nama balik nama kepada anaknya, Heri.
Pihak notaris kemudian meminta biaya tambahan sebesar Rp 3.750.000 untuk mengurus NPWP, pajak, dan billing. Dana tersebut telah ditransfer ke rekening BCA kantor notaris atas nama Murni Sujari pada 24 Januari 2025. Namun hingga kini, lebih dari enam bulan, proses tersebut tak kunjung selesai.
> “Ini menyangkut hak milik tanah, dan saya merasa dipermainkan. Padahal semua syarat dan biaya sudah saya penuhi. Tapi kantor notaris ini lamban, tidak transparan, dan tidak menunjukkan etika profesional,” tegas Supomo kepada Jelajahperkara.com.
Ahli Hukum: Bisa Masuk Ranah Etik dan Perdata
Menanggapi kasus ini, Dr. Arif Wahyudi, S.H., M.Hum, ahli hukum pertanahan dari Universitas Sultan Agung Semarang, menilai bahwa seorang notaris wajib tunduk pada prinsip profesionalisme, kepastian hukum, dan akuntabilitas.
> “Jika sudah ada dokumen lengkap dan biaya dibayarkan, maka keterlambatan tanpa alasan yang dapat dibuktikan bisa menjadi bentuk kelalaian administratif. Bahkan bila ada unsur wanprestasi, klien berhak menuntut secara perdata,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris bisa diajukan jika terbukti ada pelanggaran kode etik.
Tokoh Masyarakat Minta Tindakan Tegas
Tokoh masyarakat Kendal, Ust. Sugiyarto, menyayangkan jika notaris justru menjadi pihak yang menyulitkan masyarakat kecil dalam urusan hukum.
> “Kita sering mendengar notaris bicara soal hukum dan pelayanan publik. Tapi kalau fakta di lapangan seperti ini, kami minta pemerintah, Kemenkumham, dan Majelis Pengawas Wilayah turun tangan. Jangan biarkan rakyat kecil dizalimi oleh sistem yang lamban,” ujarnya.
Redaksi Akan Terus Mengawal
Tim Jelajahperkara.com akan terus mengawal proses penyelesaian sertifikat ini hingga tuntas. Kami juga akan segera mengajukan permintaan klarifikasi kepada pihak Kantor Notaris Ny. Wiwin Roswinanti, S.H. untuk mendapatkan jawaban resmi atas dugaan kelalaian ini.
Sebagai pejabat publik, notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjalankan tugas secara tepat waktu, transparan, dan bertanggung jawab, demi menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga.
M Bakara
Editor: Asep NS















