BeritaGMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama)Lintas DaerahLintas ProvinsiNewsPena JournalisTopik Terkini

Indonesia Butuh Undang-Undang Perekonomian Nasional: Kekosongan Hukum yang Mengkhawatirkan Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) vs Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)

×

Indonesia Butuh Undang-Undang Perekonomian Nasional: Kekosongan Hukum yang Mengkhawatirkan Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) vs Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)

Sebarkan artikel ini

 

Penajournalis.com Jakarta 18 Juli 2025 – Indonesia, meskipun telah merdeka secara politik, masih kekurangan fondasi hukum yang komprehensif untuk mengatur perekonomian nasionalnya. Hal ini diungkapkan oleh Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) dan Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin) dalam tulisan mereka yang membahas urgensi penyusunan Undang-Undang Perekonomian Nasional.

Pasal 33 UUD 1945 telah merumuskan arah ekonomi Indonesia yang berkeadilan sosial, berbasis kekeluargaan, dan demokratis. Namun, hingga kini belum ada undang-undang omnibus law yang mampu mewujudkan amanat konstitusi tersebut. Ketiadaan payung hukum ini menyebabkan kebijakan ekonomi berjalan terfragmentasi, parsial, dan seringkali berbenturan.

Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan, hilangnya arah ekonomi, dan ketidakadilan struktural yang berujung pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang tinggi. Para penulis berpendapat bahwa perekonomian nasional bukan hanya sekadar angka-angka statistik, tetapi juga cara negara mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran bersama.

Absennya Undang-Undang Perekonomian Nasional juga membuka peluang liberalisasi tak terkendali. Komoditas publik dikomersialisasi, aset negara diswastakan, dan kepentingan warga negara terpinggirkan oleh tekanan investasi dan ekspansi korporasi. Semua ini terjadi tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Penulis mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengendalikan ekonomi Indonesia. Mereka menekankan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, dan cabang produksi penting harus dikuasai negara. Hal ini bukan sekadar retorika, tetapi mandat konstitusional yang harus diwujudkan dalam bentuk legislasi.

Oleh karena itu, warga negara, komunitas, akademisi, dan aktivis harus berpartisipasi aktif dalam merancang undang-undang ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat. Proses ini bukan hanya teknis hukum, tetapi juga soal arah sejarah Indonesia. Apakah Indonesia akan membiarkan ekonomi dikendalikan pasar atau mengatur ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat?

Penulis menekankan perlunya undang-undang yang melindungi dan mengembangkan kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi, BUMN, dan usaha mikro, bukan undang-undang yang mempermudah privatisasi. Mereka juga menyerukan agar gotong royong menjadi prinsip kerja, bukan hanya jargon.

Legislasi ekonomi nasional harus didasarkan pada keberanian politik dan kesadaran kolektif bahwa arah ekonomi tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada kekuatan pasar, tetapi harus kembali pada semangat kenusantaraan, nilai-nilai Pancasila, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Undang-Undang Perekonomian Nasional harus segera dirancang, didiskusikan, dan disahkan, bukan hanya oleh elite, tetapi oleh seluruh warga negara. Penulis mengingatkan bahwa ekonomi nasional tanpa hukum adalah kekosongan yang akan diisi oleh yang paling kuat, bukan yang paling membutuhkan.

Yohan Yudistira Koordinator Liputan Nasional

Editor: Asep NS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *