Penajournalis.com 24 Mei 2026 KABUPATEN BOGOR – Peredaran obat-obatan golongan keras dan berbahaya kembali mencoreng hukum di wilayah Kabupaten Bogor. Tim investigasi Penajournalis.com mengungkap fakta mengerikan dan memprihatinkan: obat jenis Tramadol, Eximer, dan Trihex beredar dan dijual secara bebas, terang-terangan, bahkan dengan rasa “kebal hukum” di kawasan Bogor Nirwana Residen (BNR), wilayah hukum Polsek Tamansari.
Informasi yang dihimpun mengungkap modus operandi yang sangat sistematis dan berani. Penjualan ilegal ini berlangsung di bangunan-bangunan kosong yang sengaja disiapkan. Yang lebih mencengangkan, lokasi penjualan itu dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata atau berpenampilan seperti aparat keamanan (APH) dan anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Bukan sekadar berani berjualan, para pelaku ini justru berani menantang, mengancam, hingga mengintimidasi siapa saja—termasuk wartawan—yang berusaha mendekat atau melakukan konfirmasi. Sikap arogan ini menimbulkan dugaan kuat bahwa mereka memiliki “payung perlindungan” yang sangat kuat di balik layar.
Seorang warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan dengan berani membuka suara, mengungkap fakta yang lebih gelap. Menurutnya, aktivitas haram ini tidak akan bisa berjalan mulus jika tidak ada campur tangan.
“Sudah pasti ada oknum aparat kepolisian dan oknum TNI yang terlibat atau memberi izin diam-diam. Mereka merasa aman, merasa kebal hukum, dan berani mengusir siapa pun yang melarang. Ini bukan rahasia lagi di warga, tapi kami takut melapor,” ungkap warga tersebut dengan gemetar.
Ironisnya, tim investigasi mendapati pemandangan yang sangat memilukan. Di lokasi tersebut terpasang garis polisi seolah-olah lokasi itu sudah pernah ditindak, disegel, atau diperiksa pihak berwenang. Namun kenyataannya? Di balik garis polisi itu, transaksi jual beli obat keras dan obat terlarang tetap berjalan lancar, ramai pembeli, dan pelaku tetap bebas berkeliaran. Garis polisi itu seolah hanya menjadi atribut pemanis atau kedok semata, sebagai bukti palsu bahwa aparat sudah bekerja, padahal kejahatan masih berlangsung nyata di depan mata.
Publik pun bertanya-tanya dengan nada sinis: Apakah Polsek Tamansari dan jajarannya benar-benar tidak tahu, atau justru sengaja menutup mata dan telinga demi kepentingan kelompok tertentu?
Secara hukum, tindakan ini adalah kejahatan berat. Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, siapa pun yang mengedarkan atau menjual obat keras tanpa izin resmi dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp 5 Miliar.
Belum lagi ditambah pasal berlapis lainnya. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku yang menyalurkan barang berbahaya dan merugikan masyarakat bisa dihukum penjara hingga 5 tahun dan denda Rp 2 Miliar.
Masyarakat Bogor kini berada di ambang kekhawatiran. Obat-obatan ini menjadi ancaman nyata yang perlahan mematikan generasi muda, merusak akal sehat, dan mengancam masa depan bangsa. Warga menuntut agar Kapolres Bogor dan Kapolsek Tamansari tidak lagi diam, tidak lagi berlepas tangan, dan segera turun tangan sendiri.
Warga mendesak penindakan habis-habisan, pembongkaran jaringan, dan pengusutan tuntas siapa oknum yang berani menjual perlindungan hukum bagi pengedar obat maut ini. Jika tidak ditindak sekarang, maka Bogor Nirwana Residen bukan lagi kawasan hunian, melainkan pasar gelap obat terlarang yang dikelola di bawah hidung aparat penegak hukum.
(Reporter: Tim Investigasi/Penajournalis.com)
Editor: Asep NS















