#No Viral No JusticeBeritaGMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama)Lintas DaerahLintas ProvinsiNewsPena JournalisTopik Terkini

Massa Turun Jalan Minta 11 Tuntutan Dipenuhi Pasca OTT Bupati: Roda Pemerintahan Belum Maksimal

×

Massa Turun Jalan Minta 11 Tuntutan Dipenuhi Pasca OTT Bupati: Roda Pemerintahan Belum Maksimal

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com | TULUNGAGUNG – Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam wadah Gerakan Perjuangan Hak Masyarakat (GEMPAR) Tulungagung turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan serangkaian tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Aksi ini dilatarbelakangi kondisi roda pemerintahan yang dinilai belum berjalan secara maksimal pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu.

Di hadapan massa yang terdiri dari unsur masyarakat, perwakilan media, dan lembaga swadaya masyarakat, GEMPAR mendesak KPK untuk terus menindaklanjuti perkembangan kasus yang hingga kini belum menemui titik terang. Selain itu, mereka juga meminta penuntasan menyeluruh terhadap dugaan korupsi anggaran Pokok Pikiran Dewan (Pokir) yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan spanduk besar berwarna biru-merah yang memuat 11 tuntutan utama. Isinya mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penegakan hukum yang adil, reformasi birokrasi, transparansi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga perhatian serius terhadap masalah lingkungan hidup.

Salah satu orator menyampaikan secara tegas agar KPK Pusat mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan anggaran Pokir, baik yang bersumber dari anggaran daerah maupun titipan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Jangan tebang pilih. Semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya di hadapan massa.

Pasca peristiwa OTT, GEMPAR juga mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka menilai sistem pengawasan internal di daerah selama ini belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, massa meminta agar kinerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung turut dievaluasi. Tujuannya agar pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dapat berjalan lebih ketat, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan roda pemerintahan berjalan lebih efektif.

Aksi ini juga menyoroti lambannya penyerapan anggaran daerah. Massa mendesak adanya percepatan pelaksanaan program-program pembangunan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

(mis)

 Editor: Asep NS 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *