Penajournalis.com KABUPATEN BEKASI 4 September 2026 — Proyek penggalian tanah untuk pemasangan kabel optik bawah tanah sepanjang Jalan Cikarang–Karawang diduga melanggar standar keselamatan kerja secara serius. Tim liputan menemukan kelalaian mencolok: tanpa helm, sarung tangan, sepatu boot, maupun BPJS bagi pekerja, serta fasilitas K3 yang sangat minim — hanya tersedia rompi. Kondisi ini membahayakan nyawa pekerja maupun pengguna jalan, dan berpotensi dikenakan sanksi pidana berat.
Temuan Lapangan: APD Hampir Tidak Ada, Sepatu Boot Dianggap “Ribet”
Di lokasi proyek, tim liputan mencatat para pekerja tidak mengenakan helm, sarung tangan, maupun sepatu boot. Alat pelindung diri yang tersedia hanya rompi. Mandor proyek, Ondo, justru menyebut sepatu boot dianggap menyulitkan pekerjaan:
“Untuk fasilitas K3, helm dan sarung tangan tidak ada, cuma ada rompi aja. Sepatu boot juga tidak ada — kalau memakai sepatu susah dan ribet,” ujar Ondo.
Lebih jauh, dikonfirmasi tidak ada jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi kecelakaan, kontraktor berjanji menjamin seluruh risiko — namun hal tersebut tidak tertulis dan tidak menjamin perlindungan hukum bagi pekerja.
Pengawas Lapangan: “Bukan Ranah Saya, Lapor Kemenaker Saja”
Saat dikonfirmasi, Asep, petugas pengawasan lapangan, justru menolak menjawab terkait pelanggaran K3:
“Fasilitas K3 itu bukan ranah saya. Kalau soal UU K3 dan Naker, awak media laporkan ke Kemenaker aja. Saya bukan ranahnya,” jawabnya.
Pelanggaran UU No. 1 Tahun 1971 — Ancaman Pidana Hingga 5 Tahun & Denda Miliaran Rupiah
Kelalaian ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Keselamatan Kerja:
– Ancaman pidana penjara mulai dari beberapa bulan hingga 5 tahun bagi penanggung jawab proyek.
– Denda dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah jika mengakibatkan risiko fatal.
– Jika kelalaian menyebabkan luka berat atau kematian, dapat dijerat Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara.
Perizinan Diragukan, Satpol PP Belum Dapat Konfirmasi
Mandor mengklaim seluruh perizinan proyek sudah lengkap, namun tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan kepada awak media. Saat dikonfirmasi ke Satpol PP Kabupaten Bekasi, Kabid Gakda menyatakan perlu melaporkan ke pimpinan terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan terkait legalitas proyek.
Proyek yang membentang dari Cikarang hingga Karawang juga dinilai sangat semerawut dan membahayakan pengguna jalan serta pejalan kaki.
Media Siap Laporkan ke Dinas Terkait, Minta Kroscek Legalitas
Awak media menegaskan akan melaporkan temuan ini kepada dinas terkait guna dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Pengerjaan proyek hingga saat ini tetap berjalan meski telah menjadi sorotan publik. Diharapkan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan mengkroscek legalitas serta kelayakan proyek tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999.
Report: Al Jupri Munawa
Editor: Daut Warpinggon
#CikarangKarawang #KabelOptik #KeselamatanKerja #K3 #APD #UU1Tahun1971 #PelanggaranK3 #SatpolPPBekasi #Ketenagakerjaan #PenggalianJalan #Penajournalis















