Penajournalis.com Tangerang, Senin 12/102026 – Pengamat politik Samuel F. Silaen menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah penyelenggaraan negara, khususnya dalam menentukan prioritas antara pengaturan kehidupan privat masyarakat dan penyelesaian persoalan publik.
Dalam wawancara dengan awak media ini, Silaen menegaskan bahwa kemajuan suatu negara tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan atau luasnya kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kualitas penyelenggaraan negara harus tercermin melalui konsistensi penegakan hukum, transparansi pengelolaan anggaran, integritas birokrasi, serta keseriusan dalam menangani dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menilai, persoalan mendasar tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Negara tidak cukup hanya membuat aturan bagi masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan hukum ditegakkan secara adil, pelayanan publik berjalan dengan baik, dan setiap penyelenggara negara bersedia mempertanggungjawabkan kewenangannya,” ujar Silaen , di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Ruang Privat Warga Harus Dihormati, Kepentingan Publik Jangan Diabaikan
Silaen menilai, kehidupan privat merupakan bagian dari hak warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi. Karena itu, setiap bentuk campur tangan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta penerapan yang proporsional.
“Pengaturan terhadap kehidupan masyarakat tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang bersih, kebijakan yang transparan, serta aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif,” tegasnya.
Ia melanjutkan, negara juga harus menunjukkan ketegasan dalam menangani dugaan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara kekuasaan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menerbitkan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Ruang Publik Harus Terbuka dan Akuntabel
Lebih lanjut, Silaen menyoroti pentingnya menjaga ruang publik agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks tata kelola negara, ruang publik tidak hanya mencakup fasilitas umum dan ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, pelayanan pemerintahan, serta penegakan hukum.
“Apabila proses tersebut berlangsung tertutup dan minim pengawasan, kepentingan masyarakat berisiko tidak terakomodasi secara optimal,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akses terhadap informasi publik, pengawasan yang independen, serta peran pers yang profesional merupakan unsur penting untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai ketentuan.
Meski demikian, Silaen menekankan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus didukung data, dokumen, atau hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kritik terhadap pemerintah harus diarahkan untuk menguji kebijakan dan mendorong perbaikan, bukan sekadar melontarkan tuduhan tanpa dasar,” jelasnya.
Penegakan Hukum Menjadi Tolok Ukur Kredibilitas Negara
Silaen juga menempatkan integritas penegakan hukum sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan negara.
Menurutnya, hukum tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penerapannya harus konsisten, transparan, dan menjamin kesetaraan setiap orang di hadapan hukum.
“Dugaan korupsi, manipulasi proses hukum, maupun penyalahgunaan kewenangan harus ditangani berdasarkan bukti dan melalui mekanisme yang sah,” katanya.
Ia menegaskan, jabatan, pengaruh politik, maupun kekuatan ekonomi tidak semestinya menjadi alasan bagi siapa pun untuk menghindari pemeriksaan atau pertanggungjawaban hukum.
Di sisi lain, setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil. Prinsip praduga tak bersalah harus dijaga agar penegakan hukum tidak berubah menjadi penghakiman tanpa pembuktian.
Konsistensi dalam menerapkan prinsip tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Ketika kepastian hukum melemah, dampaknya dapat meluas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga terganggunya iklim usaha, kualitas pelayanan pemerintahan, dan kepastian masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya,” imbuhnya.
Banyak Regulasi Tidak Otomatis Membuat Negara Maju
Dalam pandangan Silaen, kemajuan negara tidak dapat diukur hanya dari jumlah regulasi, pernyataan pejabat, atau kegiatan seremonial pemerintahan.
Ukuran yang lebih relevan adalah hasil konkret yang dirasakan masyarakat, mulai dari efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga perlindungan hak warga negara.
Regulasi yang tidak diterapkan secara konsisten berisiko menjadi formalitas administratif. Sebaliknya, aturan yang dijalankan secara adil dan terbuka terhadap pengawasan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi penyalahgunaan kekuasaan.
“Pembenahan tata kelola negara perlu mencakup dua aspek yang saling melengkapi, yakni perlindungan hak individu dan penguatan tanggung jawab publik,” jelasnya.
Menurut Silaen, kedua aspek tersebut tidak perlu dipertentangkan. Negara yang sehat justru mampu menghormati privasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, dan penegakan hukum berlangsung secara transparan serta akuntabel.
“Ayo Taruhan!” — Tantangan Menguji Arah Penyelenggaraan Negara
Ungkapan “Ayo taruhan!” menjadi tantangan retoris untuk menguji arah penyelenggaraan negara. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah suatu negara dapat mencapai kemajuan apabila perhatian terhadap pengaturan kehidupan privat lebih menonjol, sementara pembenahan ruang publik dan integritas penegakan hukum belum berjalan optimal.
Silaen menilai, persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui perdebatan atau adu pernyataan politik. Diperlukan indikator yang terukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan negara.
“Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab melalui perdebatan atau adu pernyataan politik. Diperlukan indikator yang terukur, antara lain kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, penanganan perkara korupsi, independensi pengawasan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara,” tegasnya.
Melalui indikator tersebut, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar menghasilkan perbaikan atau sekadar menambah lapisan aturan administratif.
Pada akhirnya, evaluasi terhadap penyelenggaraan negara harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan masyarakat luas.
Negara maju bukan sekadar negara yang memiliki kewenangan luas untuk mengatur masyarakat. Negara maju adalah negara yang mampu membatasi kekuasaannya sendiri melalui hukum, menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, serta memastikan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak.
“Kekuatan negara tidak hanya tercermin dari kemampuannya mengatur warga, tetapi juga dari keberaniannya mengawasi dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya sendiri,” pungkas Silaen.
TIM / Red/Erik
Editor: Fuad
