Karya JurnalistikLintas DaerahLintas ProvinsiLKBHJNewsRagamRedaksi

Muh Yusuf.SE.,SH.,MH. , Kridit Macet : Upaya Hukum Bagi Debitur, Jika Aset/Agunan Akan Di Lelang Bank

×

Muh Yusuf.SE.,SH.,MH. , Kridit Macet : Upaya Hukum Bagi Debitur, Jika Aset/Agunan Akan Di Lelang Bank

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com, Jepara – Kridit Macet : Upaya Hukum Bagi Debitur, Jika Aset/Agunan Akan Di Lelang, Oleh : Muh Yusuf.SE.,SH.,MH. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini Jepara. (Minggu 28/02/2021)

Kredit Anda Macet…… ?, Tanah, Sawah, Kebun, Rumah, Ruko atau aset anda yang lain akan di lelang oleh kreditur/ Lembaga Keuangan / Bank ?, dalam posisi seperti ini, Debitur / Konsumen seolah olah telah kehilangan hak nya dan hanya bisa pasrah oleh apa yang menjadi kebijakan Bank,.

Lalu apa yang bisa di lakukan Debitur / Konsumen Jasa Keuangan dalam rangka menyelamatkan asetnya yang akan di lelang oleh pihak Bank melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL.

A. Teori
Didalam Hukum Perdata, Suatu jaminan dapat berupa : Benda tetap / tidak bergerak (misalnya tanah atau kapal yang bobotnya melebihi 20 meter kubik), Benda bergerak (misalnya Mobil), Benda yang didirikan dan atau di atas alas milik orang lain, dan benda berupa hak yang dapat di kuasai oleh hak milik. Yang Penulis maksut jaminan dalam artikel sederhana ini adalah tanah ber Sertifikat Hak Milik

B. Dasar Hukum Berkaitan Dengan Lelang Hak Tanggungan HT

  1. Undang undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah “UUHT”
  2. Peraturan Mentri Keuangan PMK No : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Permenkeu 27/2016)

C. Pengertian – Pengertian

Adapun pengertian tentang Hak Tanggungan HT adalah : Hak Jamian yang dibebankan pada Hak atas tanah sebagaimana di maksut dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditur tertentuterhadap kreditur lain.

Dari pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa Sifat HT adalah accessoir yang pemberiannya merupakan “perjanjian ikutan” dari perjanjian pokoknya. Dengan demikian tidak akan pernah ada HT tanpa ada perjanjian pokok yang mendahuluinya.

Selanjutnya, Sebagai tanda bukti adanya HT, maka Kantor ATR/BPN akan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah irah dengan kata kata ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” hal ini berarti Sertifikat HT tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap BHT.

Bahwa sebagaimana di maksut pada pasal 6 UUHT adalah merupakan dasar hukum pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, yang berbunyi :
“Apabila debitur cidera janji,pemegang hak tanggungan atas kekuasaanya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut”

D. Langkah Hukum Pihak Debitur/Konsumen

Bahwa sebagaimana di maksut pada Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi :

“Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat di laksanakan

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi HT yang di mohonkan oleh pihak Kreditur / Bank kepada KPKNL selalu perantara dan pelaksana lelang dapat di batalkan dengan mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Negeri oleh pihak ketiga yang mempunyai keterkaitan kepemilikan.

Setelah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri dan telah mendapatkan nomor perkara maka penggugat berdasarkan surat gugatannya dapat mengajukan permohonan blokir Sertifikat Hak Milik SHM di Kantor ATR/BPN setempat.

Langkah berikutnya, Setelah mendapatkan bukti blokir atas SHM tersebut, Penggugat dapat mengajukan Surat Permohonan yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL perihal Permohonan Penundaan Lelang Eksekusi HT dengan melampirkan, FC Surat Gugatan, FC Bukti Blokir, FC SHM

Isi Permohonan Penundaan Lelang sekurang kurangnya memuat identitas Penggugat, Nama Bank, No SHM, Kode Lelang, Limit Lelang,waktu pelaksanaan lelang, untuk mengetahui Kode, limit,waktu lelang biasanya Bank akan memberitahukan kepada debitur, akan tetapi debitur/Konsumen secara mandiri dapat membuka Link LELANG DJKN setelah itu pilih provinsi yang di kehendaki.

Langkah berikutnya, Penggugat atau kuasanya hadir dan mengikut jadwal lelang yang telah di tentukan dengan tujuan memastikan lelang di maksut di tunda pelaksanaanya atau tetap di laksanakan, kalau lelang tetap di jalankan meskipun ada gugatan dan permohonan penundaan lelang maka Penggugat atau kuasanya bisa langsung mengajukan Verzet atau keberatan atas lelang di maksut.

Selama perkara belum ber kekuatan hukum tetap BHT maka berdasarkan PMK No 27/2016 tersebut lelang tidak dapat di laksanakan dan di tunda pelaksanaanya sampai perkara selesai dan BHT.

Pempertahankan aset yang akan di lelang oleh pihak kreditur juga mendapat perlindugan hukum dari Negara, jadi debitur/konsumen jangan merasa kehilangan hak untuk mempertahankan hak nya, dan biasanya pihak kreditur melaksanakan lelang dengan harga di bawah harga yang sesungguhnya, tak jarang lelang di laksanakan sebelum perjanjian kredit ber akhir

Mengkritisi di banyak perjanjian kredit yang di lakukan antara debitur/kreditur berpotensi banyak terjadi pelanggaran atas atas Pasal 18 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen,

berikut bunyi Pasal 18 ayat (2), (3):

  1. Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapanya sulit untuk di mengerti
  2. Setiap klausa baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana di maksut pada ayat (1) dan ayat (2) di Nyatakan Batal Demi Hukum

Hal di atas juga bisa di jadikan salah satu materi dalam gugatan mengingat UUPK adalah Undang undang khusus atau LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI,

Penulis berpendapat, penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi, Melakukan Pembayaran, Pelunasan adalah yang terbaik, debitur/konsumen dapat mengajukan permohonan untuk pengahapusan bunga,denda serta biaya biaya lain yang timbul dan hanya membayar pokok hutangnya saja, sifatnya permohonan Atau konsultasikan kepada LKBH, Kantor Advokat, Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini Jepara.

(Joko Supriyanto/Budiyono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *