Penajournalis.com BANJARNEGARA – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banjarnegara secara resmi melantik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Muhammadiyah Banjarnegara pada Minggu (21/9/2025). Acara pelantikan berlangsung di Gedung Pusdamu, selatan Alun-Alun Banjarnegara.
Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua PDM, Wasis Winarso, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji yang dipimpin langsung oleh Ketua PDM, Drs. H. Sobri. Ketua LBHAP, Yusuf Agung Prabowo, SH., M.Si., menerima secara simbolis Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus PDM, pimpinan cabang dan ranting, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), serta organisasi otonom Muhammadiyah lainnya.
Ketua PDM, Drs. H. Sobri, menjelaskan bahwa pembentukan LBHAP bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu di Kabupaten Banjarnegara. “PDM berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, termasuk pendidikan, dakwah, sosial, dan kini bantuan hukum serta advokasi publik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.
Sobri berharap LBHAP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pendampingan hukum, penyelesaian kasus secara restorative justice dan berkeadilan, serta mendeteksi aset-aset Muhammadiyah agar terhindar dari masalah hukum.
Ketua LBHAP, Yusuf Agung Prabowo, SH, MSi, menambahkan bahwa LBHAP akan segera melakukan audit terhadap permasalahan tanah wakaf Muhammadiyah. “Kami akan berupaya sekuat tenaga dengan personel yang ada untuk berperan aktif dalam pembangunan hukum di Kabupaten Banjarnegara, apalagi kami memiliki beberapa advokat di dalamnya,” katanya.
Win Purwosetiono, salah satu tokoh PDM Banjarnegara, memotivasi LBHAP Muhammadiyah untuk menjadikan lembaga ini sebagai ladang ibadah dan dakwah dalam penegakan hukum. Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap penegak hukum.
“LBHAP diharapkan mampu berperan aktif, berani, dan membantu masyarakat melalui edukasi dan advokasi hukum. Jalin komunikasi dan sinergitas dengan eksekutif, legislatif, serta jajaran penegak hukum agar tugas lebih mudah dijalankan,” pungkasnya.
Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara terkait program kerja kepengurusan.
Team/Red (One)
Editor: Asep NS
