Penajournalis.com, Semarang – Ketua Perkumpulan Wartawan Online ( PWO) Jawa Tengah, Rahmat Da’wah mencatat masih ada kekerasan terhadap Wartawan selama tahun 2020 di Jateng, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sebagaimana disampaikan Rahmat dalam refleksi Wartawan Akhir Tahun 2020 di Semarang.(Kamis,31/12).
“Kekerasan yang terjadi terhadap wartawan tahun 2020 diantaranya Penganiayaan Wartawan di Brebes, Pengancaman Wartawan di Pemalang, Pati, Temanggung, dan pelecehan wartawan di Kendal serta terakhir di Kota Semarang, namun semuanya bisa diselesaikan secara damai, kecuali kasus penganiayaan di Desa Mehong Brebes para pelakunya sudah ditahan pihak kepolisian,” ujarnya.
Dan Rahmat juga masih mempertanyakan kasus pelecehan Wartawan oleh Oknum Pejabat Satpol PP Kota Semarang yang hingga kini belum jelas penanganannya, “Kebetulan yang jadi korban Wakil Bendahara PWO Jateng yang sedang bertugas peliputan Penertiban Satpol PP di Kota Semarang,” imbuhnya.
Selanjutnya Rahmat juga berharap ditahun 2021 tidak ada lagi kekerasan serta pelecehan kepada Wartawan. Karena sesungguhnya tugas para wartawan dilindungi undang-undang yang setara dengan Profesi lainnya untuk turut mengungkap kebenaran dan memenuhi informasi publik yang berimbang , obyektif sesuai kode etik jurnalistik, “Semoga Wartawan lebih baik nasibnya dimasa mendatang, dan belajar dari pengalaman masa lalu memang Wartawan sering bersentuhan dengan pemberitaan yang dianggap dapat merugikan pihak lain, seperti kasus perseteruan antara salah satu Tim Sukses Pilkada dengan Wartawan di Kendal.
“Besok kasus-kasus seperti itu tidak perlu terulang lagi,” pungkas Pria yang juga Wakil Ketua LPBHNU Jateng ini kepada Media ini. Sebagaimana diketahui Kekerasan terhadap Wartawan di Jateng selama tahun 2020 masih terjadi dengan beragam modus yang dilakukan para pelakunya dari Penganiayaan fisik sampai pelecehan terhadap tugas-tugas Wartawan.
Dan para pelakunya pun cukup beragam dari Oknum Kades, Pengusaha, Anggota Dewan, Pejabat maupun Tim Sukses di Pilkada 2020. Walaupun semuanya bisa diselesaikan secara damai, tapi hal ini masih menjadi preseden buruk terhadap kebebasan Pers di Indonesia. (Viosari)
