
Penajournalis.com-LEUWILIANG, Bogor. Semangat menjaga serta melestarikan lingkungan dan segala sumber daya alam Indonesia masih terus di pegang teguh oleh kawan kawan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) di seluruh Indonesia.
Untuk itu, Mapala yang hampir di setiap kegiatannya memiliki kedekatan dengan lingkungan dan alam, turut menyikapi dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Pemerintah dan DPR. Mapala menilai UU Cipta Kerja sangat tidak selaras dengan kode etik pecinta alam yang selama ini di pegang teguh oleh kawan kawan mapala dan pecinta alam lainnya.
Demikian prolog awal dari siaran pers Aliansi Mapala Bogor dan Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Banten yang dikirimkan kepada awak media ini, Selasa (5/10/2020). Aliansi ini pun mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menggelar aksi penolakan atas pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “Kami Aliansi Mapala Bogor dan Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Banten telah melaksanakan aksi penolakan atas pengesahan RUU Cipta Kerja,” ungkap M. Jejen Syukrilah, Ketua Umum Mapala Institut Agama Islam Sahid Bogor, Selasa (6/10/2020).
Dia membeberkan, peserta aksi sebelumnya berkumpul di STKIP Muhammadiyah Bogor dan selanjutmya menggelar aksi penolakan dengan mengibarkan bendera bertuliskan “Lawan Perusak Lingkungan, Gagalkan Omnibus Law” dengan ukuran 10×10 meter yang dibentangkan diatas jembatan Leuwiliang. Jejen menambahkan, pengibaran bendera tersebut dilakukan bersama – sama oleh Mapala Kesatuan, Palapa Unpak dan Mapar. “aksi menolak UU Cilaka ini diikuti oleh 15 instansi terorganisir, dengan 64 anggota peserta aksi serta dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Dalam penolakannya, Aliansi Mapala Bogor dan PKS Banten menegaskan bahw, UU Cipta Kerja semakin memperparah eksploitasi terhadap lingkungan hidup karena muatan UU terlalu mementingkan kepentingan bisnis semata dan tidak didukung dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang harusnya di dorong oleh negara . “Sampai saat ini, keadilan ekologis yang selama ini diperjuangkan oleh kawan – kawan Mapala, juga tidak sepenuhnya di dorong oleh negara.” tandasnya.
Sementara Begie, Korlap aksi Aliansi Mapala Bogor dan PKD Banten menambahkan, pihaknya melihat bahwa perampasan lahan, kriminalisasi serta ancaman bencana ekologis masih terus menjadi bayangan nyata bagi masyarakat di Indonesia. Dia menambahkan, subtansi isi dari UU Cipta Kerja yang dianggap penting untuk menjadi dasar penolakan diantaranya, penghapusan Pasal 18 UU Perhutanan tentang batas minimum 30% luas kawasan hutan. Lalu penghapusan keharusan untuk mendapatkan persetujuan DPR RI dalam melakukan pelepasan kawasan hutan. “Padahal dalam UU Kehutanan sebelumnya, diatur keharusan tersebut. Namun oleh UU Cilaka aturan tersebut di hapus. Hal ini akan memperluas dan memperkuat ancaman perampasan hutan adat.” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Begie, adanya perubahan total pada pasal 49 UU Kehutanan, tidak lagi mewajibkan adanya tanggung jawab yang dibebankan pada petusahaan khususnya terhadap kebakaran di areal konsesi. Selanjutnya, perubahan kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang semula di atur dalam pasal 23 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan sembilan (9) kriteria terkait usaha atau kegiatan wajib amdal, dalam UU Cipta Kerja/Omnibus Law telah dipangkas dan digantikan hanya dengan satu kriteria saja dengan indikator abstrak yang tercatat pada pasal 23 ayat 3 UU tersebut. “Hal ini membuka peluang besar bagi korporasi atau pelaku usaha besar untuk mengabaikan aspek lingkungan dalam usahanya,” cetus Begie..
Dia menambahkan, banyak pasal – pasal lain yang sangat merugikan warga masyarakat, namun di sisi lain sangat menguntungkan perusahaan/korporasi. Apalagi dalam UU Cipta Kerja, tidak ada celah atau pintu masuk bagi warga negara menggugat lembaga lain yang merusak lingkungan seperti tercantum dalam pasal 93 UUPPLH, sebagai konsekuensi dihapusnya izin lingkungan. Hal ini menurutnya akan semakin mempermudah korporasi atau pelaku usaha besar dalam melakukan eksploitasi, bahkan pada tataran hukum normatif. “DPR dan Pemerintah terkesan memanfaatkan situasi pandemic yang membatasi ruang pemantau dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hukum HAM,” tandasnya.
Begie menambahnan, banyak poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang menggambarkan bobroknya samangat menjaga kelestarian alam oleh negara. Secara substansi, sambungnya, Omnibus Law tidak sesuai dengan paradigma yang di jamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya pasal 28 dan 33. “UU cilaka ini sudah sepantasnya kita sebut sebagai UU pengundang bencana, karena di dalamnya terdapat banyak sekali potensi ketimpangan yang di perlukan demi mempermulus dan mengakomodir oligarki di indonesia,” tegasnya.
Untuk itu, masih kata Begie, Aliansi Mapala Bogor Bergerak Indonesia yang tergabung dalam Pusat Koordinasi Nasional (PKN) dan Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Jabodetabek, mendesak DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menyelamatkan alam dan lingkungan hidup dengan :
- Mencabut OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA dan menarik usulan dari oligarki.
- Presiden segera keluarkan Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perppu) UU Cipta Kerja.
- Stop melayani korporasi.
- Stop kerusakan alam untuk keuntungan oligarki.

~ Puluhan anggota Aliansi Mapala Bogor Bergerak Indonesia dan Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Banten, membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Tolak Omnibus Law” di jembatan Leuwiliang, Selasa (6/10/2020).
Reporter/Wartawan : Boim / Fahry















