Penajournalis.com – Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) pada Jumát lalu (26/06/2020) menyelenggarakan diskusi online dengan tokoh masyarakat dan jurnalis bertema: “Menggugat UU No. 2/2020 tentang Penetapan APBN Inkonstitusional, Pro Korporasi dan Berpotensi Abai terhadap Rakyat Jelata”.
Pakar ekonomi Anthony Budiawan menjadi salah seorang narasumber pada acara tersebut selain ekonom muda INDEF Bhima Yudhistira. Redaksi pada seri pertama hari ini menyajikan rangkuman paparan Anthony Budiawan, yang akan dilanjutkan dengan seri ke 2, rangkuman Bhima Yudhistira pada Rabu (02/06/2020).
Berikut di bawah ini rangkuman paparan Anthony Budiawan:
“Gugatan terhadap APBN yang inskonstitusional dan berpotensi cacat hukum (UU No. 2/2020)” tersebut terjadi karena dua hal :
Pertama, Perppu No 1/2020 seharusnya diterbitkan jika memang benar terdapat “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Sayangnya, hal ihwal kegentingan memaksa yang menjadi dasar penerbitan Perppu tersebut hanyalah ilusi saja. Oleh karena itulah penetapan Perppu No1/2020 disebut berpotensi cacat hukum. Undang-undang No.2/2020 sendiri hanyalah pengesahan atau penetapan atas Perppu tersebut. Dengan demikian inti persoalan adalah pada Perppu no 1/2020.
Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) memang hak konstitusi presiden dalam hal adanya kegentingan yang memaksa. Jika ditinjau dari sudut ancaman bahaya terhadap perekonomian nasional dan stabibilitas sektor keuangan (Perppu covid-19), seharusnya dijelaskan terlebih dulu kondisi darurat atau kegentingan memaksa yang bagaimana, apakah juga terdapat kekosongan hukum dimana kegentingan memaksa atau kondisi darurat itu tidak bisa ditangani dengan aturan hukum yang ada. Atau ada aturan hukum, namun tidak memadai.
Sebagai contoh adalah terjadinya bencana alam. Keadaan bencana alam sudah ada hukum yang mengatur sehingga tidak perlu diterbitkan Perppu.
Jadi memang harus dilihat dulu kondisi darurat apa saja yang harus dikeluarkan Perppu, hal mana disitu tidak ada hukum yang mengatur atau adanya kekosongan hukum. Sehingga, hukum dalam Perppu hanya bersifat melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada.
Jika ditilik lagi pada Perppu No 1/2020 tentang “Penanganan Covid-19 dan Ancaman Bahaya terhadap Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sektor Keuangan”, maka patut dipertanyakan dimanakah kegentingan memaksanya?
Apakah pada pandemi covid-19, pada penanganan pandemi covid-19, atau pada ancaman bahaya terhadap perekonomian nasional dan stailitas sektor keuangan.
Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebetulnya yang dimaksud dengan kondisi darurat tersebut adalah pada ancaman bahaya terhadap perekonomian nasional. Hal ini adalah titik berat sebenarnya.
Jadi yang dinamakan kegentingan memaksa adalah jika keadaannya benar-benar tidak bisa ditunda, dan harus dilakukan seketika. Kalau ditunda, maka hal itu akan memberikan dampak atau konsekuensi fatal.
Maka untuk melihat benar tidaknya bisa ditinjau pada sisi keuangan.
Sebenarnya ancaman terhadap perekonomian naisonal dan stabiltias keuangan adalah inti dari Perppu No 1/2020.
Namun jika dikaji lagi, maka ancaman itu bukanlah termasuk “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Ancaman kegentingan memaksa bisa diberlakukan jika memang benar terjadi keadaan fatal jika tidak ditetapkan Perppu.
Tetapi yang harus dipahami, “ancaman bahaya” terjadinya selalu dalam keadaan gradual atau bertahap. Apalagi menyangkut krisis ekonomi, hal itu biasanya terjadi secara gradual dan tidak secara mendadak seperti pada keadaan bencana alam, yang ketika terjadi akan langsung bersifat fatal. Krisis ekonomi tidaklah demikian.
Dalam krisis ekonomi, terdapat cukup banyak waktu untuk membicarakannya dengan DPR secara konstitusional. Jadi tidak serta merta menerbitkan Perppu lalu mengambil sikap sendiri, apalagi berlaku selama tiga tahun seperti dalam Perppu No. 1/2020.
Karena krisis ekonomi berlangsung secara gradual, maka untuk mengatasi hal itu pemerintah telah mempunyai perangkat hukum terkait ancaman terhadap perekonomian nasional, dan tidak perlu diterbitkan Perppu.
Artinya, dimensi kegentingan waktu yang memaksa seperti disebutkan pada penetapan Perppu No 1/2020, sangat tidak tepat.
Inti dari permasalahan ekonomi dan keuangan terkait Perppu No.1/2020 (pandemi) yang sebenarnya adalah pemerintah hanya ingin menaikkan defisit anggaran saja. Hal itu karena covid-19 diperkirakan akan membuat defisit anggaran membengkak lebih dari tiga persen, sehingga pemerintah bisa dianggap melanggar Undang-undang.
Maka untuk itu diterbitkanlah Perppu No 1/2020 dengan meminta anggaran yang melebihi defisit tiga persen. Sebetulnya itulah inti permasalahnya, yakni dibutuhkannya dana untuk memerangi covid-19 baik dalam bentuk dana stimulus atau apapun namanya, tetapi jelas defisit anggaran akan membengkak dari Rp307 triliun menjadi Rp 852 triiliun.
Kalau memang pemerintah menginginkan defisit anggaran lebih dari tiga persen, maka seharusnya pemerintah bisa menggunakan Undang-undang No 20/2019 tentang APBN 2020 Pasal 41 yang mengatur hal tersebut.
Hal mana pada Pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selanjutnya pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR. Hal ini tentu sangat istimewa.
Jadi pasal ini sebenarnya sudah lebih dari Perppu No.1/2020 tetapi hanya sebagai anggaran.
Jika melihat UU No. 20/2019 Pasal 41 tersebut, maka sudah terdapat aturan hukum yang bisa digunakan untuk menangani krisis-krisis yang terjadi.
UU APBN jika hendak dirubah bisa dilakukan seketika dan itu artinya tidak ada urgensi dalam menetapkan Perppu No.1/2020.
Dari dimensi waktu, Perppu ketika ditetapkan pada 31 Maret 2020 dan disahkan oleh DPR pada 12 Mei 2020. Tak sampai satu setengah bulan sudah disahkan.
Alasan Kedua, krisis ekonomi akan terjadi secara gradual dan tidak serta merta perekonomian sebuah negara langsung runtuh. Sebagai contoh dapat dipelajari pada krisis 1998 yang maha hebat.
Ketika itu, rate rupiah Rp2.431 per dolar AS (30/06/1997). Tiga bulan hanya terdepresiasi menjadi Rp3.270 per dolar AS. Pada akhir 1997 menjadi Rp5.550 per dolar AS. Jadi kemerosotan rupiah dalam waktu enam bulan (1997) bersifat gradual, dan ekonomi RI masih survive.
Sementara pertumbuhan ekonomi pada Q3/1997 masih berkisar 5,2 persen. Kemudian di Q4/1997 pertumbuhan ekonomi 1,4 persen. Pada Q1/1998 baru minus 4,9 persen. Jadi semuanya berlaku secara gradual dan pemerintah mempunyai waktu untuk bicara dengan DPR guna mengatasi hal-hal seperti itu jika memang pemerintah menghormati hak-hak DPR.
Contoh lain adalah pada krisis finansial global. Pertumbuhan ekonomi dunia memang kadang terkoreksi cukup tajam tetapi hal itu juga terjadi secara gradual. Ketika terjadi skandal Mortgage, Pada 2007 pertumbuhan ekonomi dunia 4,32 persen dan pada 2008 masih tumbuh 1,85 persen. Hal itu pada keseluruhan tahun 2008. Jadi tidak serta merta dunia ini runtuh.
Lain lagi di Amerika Serikat yang menjadi pusat krisis pada saat itu, pada 2007 masih tumbuh1,88 persen. Baru pada sepanjang 2008 minus 0,14 persen. Ketika itu Inggris juga mengalami hal yang sama. Namun semuanya terjadi secara gradual.
Indonesia pada 2008 juga menerbitkan Perppu no 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Perppu itulah yang menjadi cikal bakal dari bantuan likuiditas kepada Bank Century yang dikenal sebagai skandal Bank Century.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2007 masih 6,35 persen dan pada 2008 turun menjadi 6,01 psersen. Pada saat itulah diterbitkan Perppu. Pada 2009 pertumbuhan masih 6,43 persen. Artinya tidak ada krisis pada 2008-2009, kebetulan saja Perppu tersebut ditolak oleh DPR dan dana bantuan tersebut ternyata kemudian menjadi skandal Bank Century yang mengandung unsur pidana dan mereka yang terlibat sudah dihukum.
Begitulah gambaran sejarah masa lalu dari perkembangan perekonomian terkait diterbitkannya Perppu. Yang harus menjadi pelajaran kita bersama adalah, Perppu saat ini terkesan hanya bersifat subyektifitas dari pemerintah dan telah menjadi UU no 2/2020, namun tentu harus diawasi dengan ketat. Apakah hal kegentingan memaksa terbukti ada atau tidak.
Ekonomi Indonesia pada akhir Q1/2020 ketika Perppu No 1/2020 ditetapkan, sebenarnya masih amat baik. Ekspor dan neraca perdagangan pada Q1/2020 lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2019. Ekspor pada Q1/2020 sebesar 41,8 miliar dolar AS sementara 2019 hanya 40,6 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan 2,6 miliar dolar AS sementara 2019 defisit 63 juta dolar AS. Defisit APBN 2020 hanya Rp76 triliun dan pada 2019 defisit APBN Rp101 triliun.
Jadi pertanyaannya, dimana hal ihwal kegentingan memaksanya?
Pada akhir Mei 2020 defisit APBN Rp179 triliun, padahal target defisit APBN 2020 adalah Rp307 triliun. Masih terdapat kapasitas untuk membiayai sambil berbicara dengan DPR.
Jadi secara keuangan sebenarnya tidak ada “kegentingan memaksa” dimaksud. Yang menyedihkan adalah, untuk realisasi anggaran kesehatan baru terealisasi sebesar 1,54 persen padahal anggaran telah dinaikkan dari Rp75 triliun menjadi Rp87,5 triliun. Hal itulah yang menyebabkan rapid test dan swab test dikuasai oleh para kapitalis sehingga tarifnya menjadi amat mahal. Sayangnya fungsi DPR sekarang tidak lagi memiliki fungsi anggaran atau sudah tak berdaya apa-apa.
( Pso ).
