Penajournalis.com TULUNGAGUNG – Janji bantuan aspal sebanyak 300 drum yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk memperbaiki jalan rusak di Kabupaten Tulungagung ternyata berujung pada kekecewaan dan kecurigaan mendalam di kalangan masyarakat. Alih-alih terlihat manfaatnya di lapangan, bantuan itu justru seolah menjadi “permainan petak umpet” yang tak kunjung jelas keberadaan dan jumlah pastinya.
Awalnya, kabar penyaluran bantuan tersebut disambut gembira oleh warga. Saat melakukan peninjauan ke Tulungagung, Gubernur Khofifah secara tegas menyatakan bahwa Pemprov Jatim telah menyiapkan 300 drum aspal guna mempercepat perbaikan jalan-jalan yang rusak di sejumlah titik wilayah. Masyarakat pun berharap, dengan bantuan tersebut penderitaan akibat melintasi jalan berlubang dan rusak dapat segera berakhir.
Namun harapan itu perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Hingga kini, perbaikan jalan yang menggunakan bahan bantuan tersebut nyaris tak terlihat hasilnya. Kecurigaan makin memuncak setelah beredar informasi di berbagai media bahwa stok aspal yang tersimpan di bengkel kerja Dinas PUPR Tulungagung jumlahnya jauh dari yang dijanjikan. Bahkan, informasi yang dihimpun tim Penajournalis.Com menyebutkan jumlahnya tak lebih dari 50 drum saja.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Dinas PUPR Tulungagung, Endra, akhirnya buka suara namun justru menambah kerancuan. Ia menyatakan bahwa aspal yang diterima pihaknya bukan 300 drum seperti yang diumumkan, melainkan hanya 250 drum.
Pernyataan itu pun langsung memunculkan pertanyaan tajam dari publik: Di mana perginya selisih 50 drum aspal? Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan yang jelas, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hilangnya selisih jumlah tersebut. Bahkan jika mengacu pada informasi yang beredar di masyarakat, kekurangannya justru jauh lebih besar dari yang diakui pihak dinas.
Kekecewaan masyarakat pun tak terbendung. Mereka menilai ada ketidaktransparanan yang mencolok dalam pengelolaan bantuan yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk segera melakukan pengecekan menyeluruh dan evaluasi mendalam terhadap keberadaan seluruh bantuan aspal tersebut. Mereka pun meminta agar barang itu segera dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan utama warga.
“Kami kecewa, janji yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Kami ingin tahu di mana sisanya, dan kenapa jalan-jalan di desa maupun perkotaan masih rusak parah padahal bantuan sudah datang,” tegas salah seorang warga.
Publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah untuk membuka data secara terbuka dan memastikan tidak ada penyimpangan. Bantuan yang bersumber dari uang rakyat seharusnya dikelola dengan jujur, bertanggung jawab, dan benar-benar dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, bukan justru menimbulkan pertanyaan yang tak berujung.
(mis)
Editor: Asep NS
