Penajournalis.com JAKARTA Jumat, 25 September 2026 — Peluncuran dan bedah buku “Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan” karya mantan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, M. Noor Marzuki, yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (23/9/2026), membuka diskusi mendalam tentang akar persoalan pertanahan nasional.
63.000 Sengketa Dua Tahun Terakhir — Belum Tuntas Sepenuhnya
Noor Marzuki menyampaikan data bahwa dalam dua tahun terakhir tercatat 63.000 kasus sengketa pertanahan, di mana sekitar 38.000 perkara telah diselesaikan, sementara 25.000 perkara masih dalam proses. Ia menegaskan pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya dengan penindakan, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh.
Pembahasan buku menyentuh persoalan tanah adat/ulayat, sertifikat tumpang tindih, sengketa Hak Guna Bangunan (HGB), hingga dampaknya terhadap iklim investasi dan pembangunan.
Pembenahan Internal Kunci Utama
Praktisi hukum dan kebijakan publik IGN Agung Y. Endrawan menyambut positif buku tersebut. Menurutnya, pengalaman Noor Marzuki yang memahami organisasi dari dalam menjadi modal berharga untuk mengidentifikasi titik rawan administrasi.
“Seruan introspeksi dan pembenahan internal harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, terukur, dan operasional. Bukan untuk menyalahkan institusi, melainkan untuk memperkuat kelembagaan, melindungi pegawai yang jujur, dan menutup celah yang dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab,” ujar Agung.
Proses Administrasi Lahirkan Kepastian Hukum
Agung menekankan bahwa status hukum tanah lahir melalui proses administrasi dan keputusan pejabat berwenang. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus mampu mendeteksi data keliru, konflik kepentingan, intervensi, hingga penyalahgunaan kewenangan sejak dini — agar tidak berkembang menjadi sengketa panjang yang menghambat investasi dan pembangunan.
SDM & Sistem Tidak Bisa Dipisahkan
Reformasi tata kelola pertanahan harus berjalan di dua sisi sekaligus:
– Penguatan SDM: sistem merit, penempatan berdasarkan kompetensi, rotasi jabatan berisiko, pengendalian konflik kepentingan, penguatan antisuap, serta sanksi dan penghargaan konsisten;
– Penyempurnaan sistem: digitalisasi dan pengamanan warkah, integrasi data & peta, verifikasi faktual di lapangan, jejak audit setiap perubahan data, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
“Sebagus apa pun sistem dibangun, tak akan bermanfaat jika orang yang menjalankannya tidak mendukung. Keduanya harus berjalan bersamaan,” tegasnya.
Digitalisasi Harus Disertai Validasi Data
Agung mengingatkan digitalisasi bukan sekadar pindah arsip ke bentuk elektronik. Data dasar harus tervalidasi dan sesuai kondisi lapangan. Sistem elektronik wajib mencatat siapa mengubah data, kapan, dan atas dasar apa — agar ruang manipulasi semakin sempit dan proses dapat dilacak.
Paradigma Pelayanan Harus Berubah
Instansi tidak boleh pasif dan sekadar mengarahkan masyarakat ke pengadilan. Ketika ada data atau fakta baru, instansi berwenang wajib melakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan administrasi — sebagai bagian dari penyelesaian tanpa mengabaikan fungsi pengadilan.
Ukuran Keberhasilan Nyata
Agung berharap diskusi melahirkan agenda konkret: menurunnya sertifikat tumpang tindih, terjaminnya keamanan warkah, kesesuaian data dengan lapangan, peta terintegrasi antarlembaga, serta pengaduan yang makin cepat tertangani.
“Pemberantasan mafia tanah harus bergerak dari pendekatan reaktif menuju pencegahan yang mendasar — lewat integritas aparatur, sistem transparan, data tervalidasi, pengawasan efektif, dan pelayanan yang responsif,” pungkas Agung.
Erick. H
Editor: Asep NS
#MafiaTanah #ATRBPBN #ReformasiPertanahan #Bappenas #TataKelolaTanah #DigitalisasiPertanahan #KeadilanPertanahan















