Penajournalis.com Jakarta – Indonesia tengah menghadapi dilema. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur melesat pesat, ditandai dengan menjamurnya hotel mewah, mal besar, dan gedung pencakar langit. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi semakin menganga, jutaan rakyat Indonesia masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Presidium Forum Negarawan, Yudhie Haryono, dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai peran “Mason Bisnis” yang diduga menjadi dalang di balik fenomena ini.
Haryono menuding adanya kolaborasi antara kelompok modal asing, khususnya dari Tiongkok, dengan para pengusaha dan elit politik Indonesia. Kolaborasi ini, menurutnya, telah mengakibatkan akumulasi aset negara yang luar biasa, yang tercatat dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang tidak dimanfaatkan mencapai angka fantastis 9.313 Triliun Rupiah pada tahun 2023 dan terus meningkat. Dana tersebut, diduga digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar yang hasilnya dinikmati oleh segelintir kelompok, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Collateral itu bukan isu. Itu riil. Konfirmasi di Bank Sentral bisa dilihat,” tegas Haryono.
Ia menyoroti kepemilikan aset-aset strategis seperti hotel, mal, media, tambang, kawasan ekonomi khusus (KEK), lahan pertanian dan perkebunan, serta bank-bank besar yang hampir seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Haryono bahkan menyebutkan “Ko Aseng” sebagai pihak yang mendominasi kepemilikan aset-aset tersebut.
Untuk mendukung argumennya, Haryono merekomendasikan pembaca untuk mempelajari trilogi karya Joe Studwell, yang secara detail mengupas sepak terjang konglomerasi Tiongkok di Asia. Buku-buku tersebut, menurutnya, mengungkapkan bagaimana konglomerasi tersebut membangun jaringan bisnis yang kompleks, melibatkan korupsi, dan memanfaatkan celah hukum untuk memperkaya diri.
“Mungkin karena mereka punya pepatah, ‘hidup menutup (menipu) langit menyeberangi lautan’,” kata Haryono, menyoroti keberanian dan kecerdasan bisnis yang dimiliki kelompok tersebut.
Situasi ini, menurut Haryono, telah mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia bekerja di sektor informal dengan penghasilan minim, tanpa jaminan sosial yang memadai. Mereka bekerja sebagai ojek online, supir taksi online, supir truk, penjaga toko, dan pekerja di sektor perkebunan dan pertambangan, namun hasil kerja keras mereka tidak berkontribusi pada kesejahteraan mereka sendiri.
“Negeri ini habis sudah dijarah bangsa aseng dan asing di jaman generasi kita,” kesimpulan Haryono yang menyayat hati. Ia menyerukan “Revolusi Nalar, Revolusi Mental, Revolusi Pancasila” sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman ini.
Pernyataan Haryono ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar dan memerlukan investigasi lebih lanjut. Apakah tuduhan tersebut benar adanya? Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunggu jawaban dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Yang jelas, pernyataan ini telah menyoroti masalah serius yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh komponen bangsa.
Yohan Yudistira
Kordinator Liputan Nasional
Editor: Asep NS
