Penajournalis.com KABUPATEN BEKASI – Proyek rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN Talajung 04 di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang baru berjalan beberapa hari, menuai kritik tajam dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media sebagai kontrol publik. CV Karya Duta Persada, selaku pelaksana proyek, diduga kuat mengabaikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerjanya.
Proyek yang didanai APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak fantastis Rp 507.121.000,0 ini dijadwalkan berlangsung selama sembilan puluh hari kalender, dimulai sejak 11 September 2025 dan berakhir pada 09 Desember 2025. Namun, pengamatan tim liputan di lokasi pada Selasa, 23 September 2025, menunjukkan minimnya fasilitas keselamatan dan APD yang tersedia, serta tidak adanya pengawas atau konsultan di lapangan.
Pelanggaran terhadap standar K3 ini menjadi sorotan serius, mengingat pentingnya aspek keselamatan dalam setiap kegiatan konstruksi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, secara tegas mengatur kewajiban perusahaan untuk menjamin keselamatan pekerjanya.
Saat dimintai konfirmasi, salah satu kepala tukang berinisial HI menjelaskan bahwa fasilitas safety, K3, dan APD sebetulnya ada, namun para pekerja enggan menggunakannya dengan berbagai alasan. Ia juga menambahkan bahwa para pekerja proyek tidak diberikan perlindungan BPJS, yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. “Masalah lainnya saya tidak tahu, menurut arahan pimpinan saya fokus kerja saja,” ungkap HI.
Upaya tim liputan untuk mengkonfirmasi langsung kepada pelaksana proyek melalui telepon seluler dan WhatsApp tidak membuahkan hasil, karena tidak ada respons. Sebagai fungsi kontrol publik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media merasa perlu menyampaikan fakta di lapangan kepada publik. Anggaran yang besar untuk proyek ini menuntut pengawasan ketat agar setiap tahapan berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan kualitas terbaik.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua kontraktor dan pihak terkait bahwa penerapan K3 bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang menjaga nyawa dan kesehatan semua individu yang terlibat dalam proses pembangunan. Diharapkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi segera turun tangan untuk mengawasi proyek ini secara langsung.
Media sebagai kontrol publik akan melaporkan temuan ini melalui pemberitaan kepada instansi dinas terkait, dengan harapan CV/PT yang tidak layak dan abai terhadap perlindungan pekerja tidak lagi diberikan tender di masa mendatang. Hingga berita ini diturunkan, pelaksana dan pengawas proyek tidak berada di tempat. Publikasi ini diharapkan mendorong dinas terkait untuk segera bertindak, memastikan anggaran besar digunakan sesuai prosedur yang berlaku dan menjamin keselamatan para pekerja.
Al Jupri Munawa
Editor: Asep NS
