
Penajournalis.com-Rumpin, Bogor. Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Laksanakan Musrenbang tingkat Desa. Di Aula Kantor Desa. Pukul 09:00 – 12:00 wib.
Perlu di ketahui oleh masyarakat Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan dengan berpedoman kepada RPJM Desa.
Musrembang Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Selain dari unsur masyarakat, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan yang lainnya.
Seperti yang di lakukan pemerintah Desa Mekarsari pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa di Hadiri Tim Satu Kecamatan, BPD, Bidan Desa /Puskesmas, TP-PKK Desa, Para Kader Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Para Tokoh, Para ketua RT/RW, Kadus dan yang lainnya
Musrenbang Desa Mekarsari di laksanakan dengan cara terbuka dan transparan, dan usulan atau pengajuan dari, RW/Kadus, kesehatan, pertanian, BUMDES dan yang lainnya di tampung, selanjutnya akan di rembukan kembali dengan BPD untuk menentukan mana saja yang menjadi Prioritas di tahun depan.

Hasil Musrenbang menjadi pedoman bagi pemerintah Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Dokumen atau hasil dari Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan dokumen informasi publik. Sebagai dokumen publik, pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat Desa.
Keterbukaan informasi publik tertuang dalam UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana.

Hendrik Kepala Desa Mekarsari yang di dampingi Tatang Sutisna Selaku sekdes mengatakan, “Alhamdulillah pada hari ini kita dari pemerintahan Desa telah melaksanakan Musrenbang RKPDes Tahun 2021, Musrenbang kita laksankan dengan cara terbuka, hampir semua Para Ketua RW/Kadus menyampaikan usulan atau pengajuan, begitupun dari sektor pertanian, sektor Kesehatan, Pendidikan dan padat karya atau perdayaan masyarakat. ” Ucap Hendrik
Dan dari semua usulan atau pengajuan dari masing-masing RW/Kadus kita akan tampung, dan kita akan bahas kembali dengan BPD untuk menentukan mana yang menjadi prioritas, dan sesuai dengan anggaran yang ada nanti, “Saya sih ingin semua usulan atau pengajuan bisa terlaksana atau di kerjakan semua”, tapi kan harus di sesuaikan dengan anggaran atau pendapatan yang ada. Tutup Hendrik Kepala Desa Mekarsari
Reporter/Wartawan : Boim















