Penajournalis.com SRAGEN – Dugaan penganiayaan berat yang menimpa warga sipil Teguh Riyanto di Kabupaten Sragen memicu desakan serius agar proses hukum berjalan adil dan diawasi secara ketat. Melalui kuasa hukumnya, Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., pihak korban meminta perhatian langsung Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) agar tidak membiarkan kasus ini berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Teguh Riyanto, ia mengalami perlakuan yang sangat menyakitkan dan merendahkan martabat manusia. Ia mengaku diborgol, diinjak-injak, dipukul berulang kali, serta mendapatkan perlakuan kasar lainnya. Kasus ini telah dilaporkan ke Subdenpom IV/4-1 Sragen dan saat ini sedang dalam tahap penanganan hukum.
“Kami meminta Panglima TNI dan Kasad membuka mata dan telinga. Jangan biarkan jeritan warga kecil yang sedang mencari keadilan tidak didengar. Negara tidak boleh membiarkan warga sipil merasa sendirian saat menghadapi dugaan pelanggaran hukum,” tegas Rikha Permatasari.
Ia menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah bagi semua pihak yang terlibat hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, setiap laporan harus ditangani secara profesional, objektif, dan terbuka.
Negara Hukum Wajib Melindungi Setiap Warga
Rikha mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa memandang status atau jabatan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28G ayat (1) yang melindungi setiap orang dari ancaman dan tindakan kekerasan.
“Prinsip ini harus menjadi dasar kerja seluruh aparat penegak hukum. Keadilan tidak boleh hanya dinikmati mereka yang memiliki kekuasaan, tetapi juga bagi warga biasa,” tambahnya.
Jangan Biarkan Warga Berjuang Sendirian
Menurutnya, perjuangan ini bukan hanya soal kepentingan pribadi kliennya, melainkan menjaga agar hukum benar-benar menjadi pelindung rakyat, bukan sesuatu yang ditakuti. “Jangan biarkan wong cilik berjuang sendirian mencari keadilan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti bersalah justru akan menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
Tim kuasa hukum menyampaikan lima poin permintaan kepada pimpinan TNI:
1. Mengawasi proses hukum secara transparan dan profesional
2. Menjamin tidak ada intervensi apapun
3. Memberikan perlindungan bagi korban dan saksi
4. Menindak tegas oknum yang terbukti melanggar hukum
5. Menjaga marwah institusi melalui penegakan hukum yang adil
“Kami yakin TNI adalah institusi yang terhormat. Oleh karena itu, kami percaya pimpinannya akan memastikan kebenaran dan keadilan terungkap,” pungkas Rikha.
Pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak kliennya terpenuhi sebagaimana dijamin konstitusi, dengan semangat: “Hendaklah keadilan ditegakkan sekalipun langit runtuh.”
Muh Ismail
Editor: Asep NS















