
Penajournalis.com, Kabupaten Tangerang |
Beredar informasi yang menyebutkan bahwa adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh SMAN 13 Kabupaten Tangerang, Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten mendatangi sekolah yang terletak di Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang tersebut.Kamis (21/7/22).
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Zainal Muttaqin saat ditemui usai pertemuan dengan pihak sekolah mengatakan, team Ombudsman provinsi Banten ke SMAN 13 Kabupaten Tangerang untuk meminta klarifikasi atas laporan informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman terkait adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua siswa untuk membangun ruang kelas baru.
” Pada prinsipnya sekolah tidak membantah adanya informasi tersebut dan kami juga menemukan fakta dilapangan bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan beberapa unit kelas yang dana nya berasal dari dana masyarakat bukan dari dana Sekolah maupun dari Pemerintah, dana yang dipergunakan untuk membangun kelas baru ini patut diduga memang merupakan bagian dari praktek – praktek pungutan tidak resmi ” jelas Zainal.
Lanjut Zainal, sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada prinsipnya dalam pendanaan pendidikan masyarakat diperbolehkan untuk memberikan sumbangan dana ke sekolah tetapi sifatnya tidak mengikat ” ucapnya.
Lebih lanjut Zainal menjelaskan, kalau sumbangan dana yang diberikan oleh masyarakat ada kaitannya dengan penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) itu artinya sudah melanggar ketentuan sumbangan dana pendidikan kita akan telusuri dan meminta sikap dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar dapat menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.ungkapnya.
SMAN 13 Kabupaten Tangerang selain diduga telah melakukan pungutan liar, Ombudsman Provinsi Banten menemukan adanya dugaan peyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah atau pejabat publik yang menggunakan wewenangnya untuk memaksakan beberapa siswa di terima di SMAN 13 Kabupaten Tangerang.
” Dalam jangka pendek Kita akan meminta klarifikasi ke Dinas Pendidikan untuk mengambil kebijakan melakukan pembinaan terhadap sekolah karena ini kewenangan mereka, kita menduga kuat adanya mal administrasi dalam proses PPDB,dalam jangka panjang kita minta kajian secara serius dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten melihat ada gap yang sangat tinggi antara kapasitas yang dimiliki sekolah dengan kebutuhan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di tingkat SMAN ataupun SMKN ” tandasnya.















