PenaJournalis.com, Bandar Lampung, 24 Agustus 2025 – Seorang warga Bandar Lampung, Petro Parsada Alexsander Gultom, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan ketidaksesuaian prosedur oleh penyidik Polres Lampung Utara ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung. Laporan dengan nomor 01/LP/VIII/2025 tersebut menyoroti dugaan keberpihakan, tekanan verbal, serta penilaian prematur terhadap bukti dalam proses klarifikasi yang dijalani pelapor.
Dalam laporannya, Petro mengaku menjalani pemeriksaan marathon sejak pukul 07.30 malam hingga 12.30 malam pada tanggal 22 Agustus 2025. Pemeriksaan dilakukan oleh Bripka Muhammad Iqbal dan disaksikan oleh Kanit Resum Polres Lampung Utara, Bapak Purwanto. Menurut Petro, proses pemeriksaan tersebut tidak mencerminkan prinsip netralitas dan profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam kode etik Polri.
“Saya diperlakukan seperti tersangka, padahal saya hadir sebagai pihak yang dimintai klarifikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tidak netral, dan dokumen yang saya ajukan langsung dinyatakan tidak sah tanpa kajian hukum yang utuh,” ujar Petro kepada awak media.
Dokumen yang dipermasalahkan adalah perjanjian tertulis antara Petro dan pihak pelapor. Meskipun perjanjian tersebut dibuat atas inisiatif pelapor, penyidik langsung menyatakan dokumen tersebut tidak sah hanya karena belum ditandatangani oleh pelapor, tanpa melihat konteks kejadian.
“Petro menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakobjektifan dan dugaan pelanggaran prosedur hukum, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya di wilayah Lampung Utara.
Dalam laporannya ke Propam Polda Lampung, Petro meminta agar dilakukan pemeriksaan internal terhadap penyidik yang bersangkutan serta Kanit Resum, dan apabila terbukti melanggar, agar diberikan sanksi etik dan pembinaan. Ia juga mendesak agar Kapolda Lampung serta Kapolri turun tangan untuk mengawasi dan menegur Polres Lampung Utara atas dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami berharap tidak ada lagi warga yang menjadi korban proses hukum yang tidak adil. Ini bukan sekadar soal saya, tapi soal integritas aparat penegak hukum,” tegas Petro.
Desakan Publik dan Evaluasi Sistemik
Kasus ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap perlakuan aparat yang tidak sesuai dengan prinsip presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Publik berharap Polda Lampung dan Mabes Polri mengambil langkah cepat dan tegas untuk menyelidiki laporan ini, serta menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dalam proses hukum.
Editor: Bambang















