Penajournalis.com, Cilacap – Menurut oknum anggota DPRD Cilacap, belum ada sandaran harga standar kebutuhan untuk biaya yang dibebankan kepada masyarakat terkait Redistribusi Sertifikat Tanah. Hal tersebut diungkapkan ketika menanggapi pemberitaan terkait dugaan pungli dalam Program Sertifikat Tanah di Kecamatan Patimuan melalui media sosial WhatsApp awak media, (22/02/2022).
Oknum anggota DPRD Cilacap berinisial R tersebut sebelumnya memberikan tanggapan terkait berita yang sudah ditayangkan di media online Penajournalis.com dan Centralpers.press dengan judul “Program Sertifikat Tanah di Kecamatan Patimuan Diduga Dijadikan Ajang Pungli”.
Menurutnya, ada yang tidak masuk anggaran APBN/APBD, yaitu anggaran pathok dan materai. “Setahu saya ada yang tidak masuk anggaran APBN/APBD, yaitu anggaran pathok dan materai, dan belum ada sandaran harga standar kebutuhan”, katanya.
Padahal Redistribusi Sertifikat Tanah merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang dalam pelaksanaannya menggunakan aturan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dalam Perpres tersebut dijelaskan pada BAB II pasal 2 yang menyatakan bahwa Reforma Agraria bertujuan untuk :
a. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan,
b. Menangani sengketa dan konflik agraria,
c. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
d. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan,
e. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi,
f. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan,
g. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
Dalam Perpres tersebut juga dijelaskan pada BAB VII pasal 27 (a, b, dan c) yang menyatakan bahwa pendanaan Reforma Agraria dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Namun pernyataan R yang mengatakan bahwa ada yang tidak masuk anggaran APBN/APBD yaitu anggaran pathok dan materai serta belum ada sandaran harga standar kebutuhan terkait Redistribusi Sertifikat Tanah diduga berbanding terbalik dengan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pasal 27 (a,b, dan c) tersebut.
Namun sampai berita ini dipublikasikan, pertanyaan awak media terkait aturan PTSL yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri ATR/BPN (No. 25/SKB/V/2017), Menteri Dalam Negeri (No. 590-3167A), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (No. 34 tahun 2017) serta Peraturan Bupati Cilacap No. 79 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Cilacap terkait biaya PTSL belum mendapat jawaban.
Dijelaskan pada SKB tiga menteri tersebut bahwa biaya untuk PTSL Jawa dan Bali adalah Rp. 150.000,-. Begitupun di Perbup Cilacap No. 79 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Cilacap, pada pasal 3 Perbup Cilacap tersebut menjelaskan bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan PTSL sebesar Rp. 150.000,- dan apabila ada kendala dapat dimusyawarahkan melalui rembug warga yang difasilitasi pemerintah desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh peserta PTSL.
Karena diwilayah Kecamatan Patimuan biaya yang dibebankan panitia pada masyarakat baik PTSL maupun Redistribusi Sertifikat Tanah sebesar Rp. 400.000,- sampai Rp. 450.000,- tentunya sangat memberatkan masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 yang berimbas pada ekonomi mereka.
Liputan : Muhiran
Editor : Red















