Penajournalis.Com
20-08-2023
Diduga aksi penebangan kayu illegal logging di kawasan Hutan Lindung (HL) Register 44-B di Pemangku sinar teladan Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat.
Yang dimana dugaan tersebut diperkuat dengan adanya Vidio sebagai alat bukti (dokumentasi) penebangan pohon-pohon besar menggunakan chainsaw oleh oknum terkait.
minggu 20-08-2023
Berdasarkan invistigasi media , saat turun langsung ke lokasi di jumpai beberapa pohon kayu jenis Medang kemit yang sudah roboh akibat di tebang dengan menggunakan alat chainsaw.
Lokasi penebangan hutan tersebut dengan titik koordinat di register 44-B,pekon Pagar Dewa ,pemangku sinar teladan (5), Sub satu
Saat di kompirmasi ketua Hamparan, Epson Hadi , membenarkan ada nya kegiatan penebangan kayu di Sub dua, namun pak epson tidak tau siapa yg memerintahkan untuk penebangan kayu tersebut yang di lakukan oleh bendahara hamparan sekaligus merangkap ketua sub dua (Desi)
Menurut laporan ibuk Desi ke saya selaku ketua hamparan bahwa penebangan kayu tersebut untuk kegiatan pembuatan posko KBR ,dan itu pun sudah minta izin ke Dinas Kehutanan (Dishut) pak Agus Budi Darmawan kepala resot reg 44-B tuturnya.
Sedangkan untuk pembuatan pondok baik itu pembibitan atu pun posko sudah ada dananya dari profensi
Seharusnya bisa beli kayu dari somel atau dari tanah marga bukan menebang kayu kawasan atau GNRHL yg ditanam pada tahun 2004 karna itu adalah tanaman pemerintah yg harus di lindungi bukan di musnahkan.
Di tempat yang sama inisial(Z) sebagai sekertaris sub satu saat di kompirmasi tidak tahu sama sekali ada nya penebangan kayu di wilayah nya,
saya (z) sudah bertanya ke ibuk Desi kenapa ibuk mengadakan penebangan kayu di wilayah saya sub satu ,tanpa kompirmasi terlebih dahulu,
Lalu ibuk Desi pun tidak menjawab,jelasnya
Masih di tempat yang sama saat awak media ini mendatangi tempat kediamannya ibuk Desi, dan berjumpa dengan pak Samidi selaku suami buk desi , dia juga membenarkan adanya penebangan kayu dan itu pun di pergunakan untuk pembuatan tempat pembibitan tanaman jengkol,dan alpokat program bantuan dari propinsi,
“Yang mana sudah jelas dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013
Atau undang -undang 41 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.
Di sampaikan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta kepada pihak terkait untuk menindak lanjuti para pelaku illegaloging sesuai dengan UUD yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar para pelaku elegaloging itu jera dan tidak lagi melakukan pengrusakan hutan terhusus untuk legester 44.B.
(herizon toni)
