Penajournalis.com Tanjung Pinang Kepri,
Gubernur provinsi Kepulauan Riau Anshar Ahmad, ingin memastikan. Bahwa seluruh anggaran yang susun dalam rencana kerja pemerintah provinsi kepri tahun 2022 harus benar benar tepat sasaran, efektif dan efisien serta menjawab seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Untuk itu Anshar terus mencermati setiap mata anggaran yang disusun oleh masing masing organisasi perangkat daerah OPD disetiap rencana kerja yang akan diusulkan dalam anggaran pendapatan belanja APBD tahun 2022
Anshar ingin setiap anggaran yang disusun harus berbasis kinerja, teranseparan, punya nilai akuntabilitas dan bisa dipertangung jawabkan.
Demikian dijelaskan Anshar kepada media diselah selah memimpin rapat secara maraton dengan beberapa OPD yang dilaksanakan diruang rapat utama, kantor Gubernur kepri, Dompak, kota tanjungpinang Rabu 04/08/2021
Menurut Anshar, setiap rupiah dalam APBD harus bisa dipertangung jawabkan, digunakan dan dikelola secara teranseparan, dan diperuntukkan sebaik baik nya dan sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Tidak hanya itu,Anshar juga menyampaikan, bahwa tata kelola setiap anggaran yang dituangkan dalam program kerja di OPD harus baik, tepat sasaran, dan dijalankan dengan prosudur yang sederhana dan ringkas, serta melalui proses cepat dengan manfaat maksimal untuk masyarakat
Kecepatan dan ketepatan itu penting, apa lagi disituasi pandemi disaat ini. Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dan tepat dibelanjakan untuk masyarakat. Situasi seperti saat ini kita sedang ditunggu masyarakat dengan program kerja yang jelas, terukur dan menjawab keluhan mereka, jelas Anshar.
Anshar menegaskan, pentingnya langkah yang cepat, tepat efisien, dan Akutabilitas dalam impelimentasi program kerja yang tersusun dalam APBD.
Hal itu penting, karena ditahun 2022 situasi masih belum setabil dan diperlukan langkah yang exteraordinary dalam pemulihan ekonomi dikepri.
Dari pantauan dilapangan, setidaknya hari ini ada 7 OPD yang digilir rapat oleh Gubernur kepri. Rapat yang dimulai pada pukul 07.30 wib itu berakhir sampai pukul 20.00 wib.
Ketujuh OPD tersebut diantaranya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan pengadilan penduduk dinas, pekerjaan umum, dan pemukiman, dinas kesehatan dan rumah sakit, Dinas pertanian,Dinas pendidikan serta Dinas kelautan dan prikanan.
Masing masing OPD dimintak untuk mepresentasikan program kerja dan penganggaran yang disusun yang akan dimasukan dalam APBD tahun 2022.
Tidak sedikit, anggaran yang diajukan oleh OPD ditolak oleh Gubernur kepri, karena dinilai membajir dan tidak tepat sasaran.
Kita ingin semua bekerja dengan baik, dengan program kerja yang betul betul untuk membangun kepulauan riau yang lebih baik, pungkasnya Anshar.
(Andre)
