Bogor. Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September yang bertepatan pada hari ini, Kamis (24/9/2020). Tema Hari Tani Nasional tahun 2020 adalah “Meneguhkan Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan”.
Hari Tani Nasional sendiri merupakan bentuk peringatan untuk mengenang sejarah para petani serta membebaskannya dari penderitaan.
Sejarah Hari Tani Nasional
Dikutip dari situs resmi Serikat Petani Indonesia (SPI), ditetapkannya tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) No. 169 tahun 1963.
Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan tanggal di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) disahkan.
UUPA 1960 merupakan spirit dan menjadi dasar dalam upaya perombak struktur agraria Indonesia yang timpang dan sarat akan kepentingan sebagian golongan akibat warisan kolonialisme di masa lalu.
Usai merdeka dari jajahan Belanda, Pemerintah Indonesia terus berupaya merumuskan UU Agraria baru untuk mengganti UU Agraria kolonial.
Penyelenggara Negara kemudian membentuk panitia agraria Yogya pada tahun 1948 di mana ibu kota Republik Indonesia dulunya masih berkedudukan di Yogyakarta.
Seiring berjalannya waktu, 12 tahun setelah Panitia Agraria Yogya terbentuk, program-program yang dicanangkan ternyata banyak mengalami dinamika, termasuk gejolak politik.
Pada tahun 1951, Panitia Agraria Yogya berubah menjadi Panitia Agraria Jakarta dan Ibu Kota RI sudah kembali ke Jakarta. Namanya juga terus mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi Rancangan Sadjarwo pada tahun 1960.
Tepat pada tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) dibawah pimpinan Haji Zainul Arifin.
Tema “Meneguhkan Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan” untuk Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2020 ini sengaja diusung SPI sebagai upaya untuk terus meneguhkan dan menjaga agar reforma agraria sejati tercipta.
SPI juga telah berupaya mendorong terciptanya beberapa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di mana negara menjamin dan melindungi hak-hak petani atas jaminan luasan lahan pertanian, perlindungan terhadap harga dan proteksi dari impor pangan.
Tentunya diperlukan komitmen dari pemerintah untuk menaati dan menjalankan peraturan-peraturan yang sudah dibuat tersebut.
Hari Tani Nasional ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) No. 169 tahun 1963.
Namun sampai saat ini di zaman milenial masih jauh dari kata Para Petani Sejahtera, hal ini terbukti dengan masih banyaknya para petani hanya bisa bertani untuk konsumsi sendiri ( Petani Konsumtif bukan Produktif ). Beberapa petani mengatakan sangat sulit menjadi petani Produktif kalau tidak memiliki modal yang besar.
Salah satu contoh Seperti halnya yang di alami petani ( Petani Produktif ), Jambu Kristal dan Jambu Merah di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Dimana ia menceritakan tentang keluh kesahnya menjadi seorang petani. Banyak kesulitan yang saya hadapi seperti Mahalnya Harga Pupuk, Obat-obatan ( Obat Hama ) dan yang lainnya. Untuk pupuk sendiri saya dan para petani lainnya mensiasati dengan menggunakan pupuk alami seperti pupuk kandang dan yang lainnya
Namun yang paling saya rasakan dan sedih ialah di harga jual yang tidak sesuai dengan harapan saya sebagai Patani Jambu, dimana mana harga jual paling tinggi saat hanya mencapai Rp 500 rupiah perkilo. Angka tersebut jauh dari harapan saya dan para petani lainnya. Tutur Ansyari Penuh rasa sedih.
Reporter/Wartawan : Boim
