Penajournalis.com JAKARTA – Sorotan tajam kembali ditujukan pada penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., yang dikenal sebagai Praktisi Hukum Nasional dan Advokat, menyampaikan keprihatinan serius sekaligus desakan tegas menyusul maraknya informasi terkait dugaan tindakan kekerasan, intimidasi, hingga upaya kriminalisasi yang dialami oleh Teguh Riyanto.
Menurut Rikha, Indonesia tegak atas prinsip negara hukum, bukan negara yang dikuasai kekuasaan semata. Artinya, setiap perselisihan maupun masalah apa pun penyelesaiannya wajib ditempuh melalui jalur dan mekanisme yang sah, tidak boleh menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang maupun nilai-nilai kemanusiaan.
“Jika apa yang disampaikan oleh korban dan keluarganya terbukti benar adanya, maka kasus ini bukan lagi sekadar urusan perorangan. Ini sudah menyentuh hal yang jauh lebih besar: tentang perlindungan Hak Asasi Manusia, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara,” tegas Rikha dalam pernyataan resminya, Senin, 31 Mei 2026.
Ia menegaskan, tindakan yang berupa penganiayaan, tekanan psikis maupun fisik, pemaksaan kehendak, penyalahgunaan wewenang, hingga perusakan harta benda adalah perbuatan yang melanggar aturan dan harus ditindak. Pihak berwenang wajib mengusut hal tersebut secara mendalam, profesional, transparan, dan tanpa membedakan kedudukan siapa pun.
Rikha mengingatkan kembali amanat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak boleh ada kekebalan hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa saja yang diduga bersalah.
Lima Poin Desakan Penting Demi Keadilan
Menyikapi perkembangan kasus ini, Rikha Permatasari menyampaikan lima poin desakan penting kepada lembaga terkait:
1. Kepada Polisi Militer dan Instansi Berwenang: Segera lakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendalam terhadap setiap pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun pihak yang memberi perintah.
2. Kepada Panglima TNI dan Pengawas Internal: Pastikan proses hukum berjalan objektif, bersih dari campur tangan pihak lain, dan benar-benar mengungkap kebenaran apa adanya.
3. Kepada Komnas HAM RI: Segera turun tangan melakukan penelitian dan investigasi mandiri apabila ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut.
4. Kepada Ombudsman RI: Lakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan administrasi atau penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus ini.
5. Kepada LPSK: Berikan perhatian serius serta jaminan perlindungan keselamatan sepenuhnya bagi korban dan keluarga, mengingat besarnya risiko ancaman dan tekanan yang mungkin masih menghampiri mereka selama proses hukum berjalan.
Dalam pernyataannya, Rikha juga menekankan agar asas praduga tak bersalah tetap dipegang dan dihormati bagi semua pihak yang terlibat. Namun demikian, ia mengingatkan agar asas tersebut tidak disalahgunakan atau dijadikan tameng untuk menghalangi pencarian kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.
“Kekuatan sejati sebuah institusi negara tidak dinilai dari seberapa hebat mereka melindungi anggotanya saat berbuat salah, melainkan dari keberanian mereka menindak tegas setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Kasus ini, kata Rikha, harus menjadi pelajaran berharga dan momen evaluasi besar-besaran, agar ke depannya tidak ada lagi warga negara yang merasa takut, atau merasa perlindungan hukum itu hilang ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kekuatan lebih besar.
Di akhir pernyataannya, Rikha menegaskan pendiriannya yang tegas: “Hukum sejatinya hadir untuk melindungi yang lemah, menindak yang bersalah, dan memberi keadilan bagi siapa saja. Jika nanti fakta membuktikan adanya tindak pidana dan pelanggaran HAM, maka seluruh pelaku harus bertanggung jawab penuh sesuai aturan yang berlaku. Jabatan, pangkat, maupun kekuasaan tidak boleh menjadi penghalang tegaknya keadilan dan martabat manusia.”
Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM.
Praktisi Hukum Nasional – Advokat dan Konsultan Hukum
Mohammad Ismail / Al Jupri Munawa
Editor: Asep NS
