Penajournalis.com Jakarta, 18 Juli 2025 – Indonesia, negara yang telah merdeka secara politik, ternyata masih menghadapi kekosongan hukum yang signifikan dalam pengaturan perekonomian nasional. Hal ini diungkapkan oleh Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) dan Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin) dalam tulisan mereka yang membahas urgensi penyusunan Undang-Undang Perekonomian Nasional.
Mereka menekankan bahwa kemerdekaan politik hanyalah syarat untuk mencapai keadilan, kebahagiaan, dan kemakmuran rakyat. Namun, tanpa fondasi hukum ekonomi yang kuat, cita-cita tersebut sulit terwujud. Pasal 33 UUD 1945 telah merumuskan arah ekonomi yang berkeadilan sosial, berbasis kekeluargaan, dan demokratis, namun hingga kini belum ada undang-undang komprehensif yang mewujudkannya.
Ketiadaan Undang-Undang Perekonomian Nasional menyebabkan kebijakan ekonomi berjalan terfragmentasi, parsial, dan seringkali saling bertentangan. Setiap kementerian dan lembaga bergerak secara sektoral tanpa payung hukum yang terintegrasi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan, hilangnya arah ekonomi, dan ketidakadilan struktural yang berujung pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang meluas.
Penulis berpendapat bahwa perekonomian nasional bukan hanya sekadar angka-angka statistik, melainkan ekspresi kolektif dari kedaulatan negara. Ia adalah cara negara mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran bersama, serta memberikan akses dan hak warga negara atas alat-alat produksi. Absennya undang-undang telah membuka jalan bagi liberalisasi tak terkendali, komersialisasi komoditas publik, dan privatisasi aset negara.
Mereka mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengendalikan ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan jawabannya: negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, dan cabang produksi penting harus dikuasai negara. Mandat konstitusional ini harus diwujudkan dalam bentuk legislasi yang jelas dan operasional.
Penulis menyerukan partisipasi aktif seluruh warga negara, komunitas, akademisi, dan aktivis dalam merancang Undang-Undang Perekonomian Nasional yang berpihak pada rakyat. Demokrasi ekonomi tidak akan terwujud tanpa demokrasi legislasi yang partisipatif. Mereka menekankan pentingnya undang-undang yang melindungi dan mengembangkan kelembagaan ekonomi rakyat, bukan undang-undang yang mempermudah privatisasi dan menjadikan rakyat hanya sebagai konsumen.
Legislasi ekonomi nasional membutuhkan keberanian politik dan kesadaran kolektif untuk mengembalikan arah ekonomi pada semangat kenusantaraan, nilai-nilai Pancasila, dan keadilan sosial. Undang-Undang Perekonomian Nasional harus segera dirancang dan disahkan bukan hanya oleh elite, tetapi oleh seluruh warga negara. Karena ekonomi nasional tanpa hukum adalah kekosongan yang hanya akan diisi oleh yang paling kuat, bukan mereka yang paling membutuhkan.
Kata kunci: Undang-Undang Perekonomian Nasional, Pasal 33 UUD 1945, Kedaulatan Ekonomi, Ketimpangan Ekonomi, Demokrasi Ekonomi, Partisipasi Warga Negara.
Yohan Yudistira Koordinator Liputan Nasional
Editor: Asep NS















