KesehatanLintas DaerahLintas ProvinsiNews

Jamkesda Kab. Tangerang Tidak Berlaku di RS. Selaras Cisauk, Masyarakat Awam Tambah Puyeng

×

Jamkesda Kab. Tangerang Tidak Berlaku di RS. Selaras Cisauk, Masyarakat Awam Tambah Puyeng

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com, Kab. Tangerang – Pada hari ini Sabtu 10 Juli 2021 pada saat banyaknya masyarakat Indonesia yang menjerit dengan kekhawatiran virus Covid 19, dan pemberlakuan PPKM serta penyekatan diberbagai wilayah di Indonesia, masyarakat kecil seperti AR (orangtua pasien anak berusia 10 bln inisial AA, warga Kp. Pabuaran Desa Malangnengah Kec. Pagedangan Kab. Tangerang) yang harus mengadu ke siapa pada saat anaknya sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang oleh pihak RS. Selaras, akan tetapi mendapatkan kendala dikarenakan pada saat memakai Jamkesda yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan warga Kab. Tangerang dipersulit dan ditahan.

Team liputan mencoba membantu AR, sebagai mitra dari berbagai Instansi dan Institusi serta elemen bangsa untuk meminta kebijakan agar anak dari AR tersebut bisa pulang.

Akan tetapi negosiasi pun mentok dengan alasan bahwa Jamkesda apabila untuk warga yang berdomisili ataupun warga Kab. Tangerang tidak bisa dilayani, dikarenakan pihak RS Selaras tersebut bekerjasama dengan Pemda Bogor, padahal gedung RS. Selaras berada di wilayah Teritorial Kab. Tangerang. Hal tersebut dikatakan oleh pihak pendaftaran.

Negosiasi kembali dilakukan oleh team, dikarenakan dari pihak RS. Selaras bisa memperbolehkan untuk pulang akan tetapi harus ada jaminan yang disimpan.

Security RS Selaras Slamet yang mengaku juga dari media online Jaguar mengatakan, ” Kami sudah berkoordinasi dengan ibu Eny sebagai Humas dan harus ada yang disimpan sebagai jaminan “. Ucapnya.

Negosiasi kembali alot dikarenakan AR tidak memegang uang untuk biaya sebesar itu, dan akhirnya pada saat setelah dihubungi kembali sang Humas tersebut oleh pihak Kasir dan Security yang hanya saluran telepon mereka saja lah yang diterima, yaitu silahkan untuk pulang akan tetapi harus menjaminkan Sepeda Motor, sementara sepeda motor yang dipakai AR pun sudah digunakan AR sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saudaranya untuk keperluan selama bolak-balik RS dan rumahnya.

Bukankah ada pasal 6 ayat 1 UU 44/2009 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi Fakir miskin, atau orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pasal 333 ayat (1) KUHP, yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(Muhtadin/K. Rahmansyah/Redaktur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *