HukumLintas DaerahLintas ProvinsiNews

Janji Janji Oknum PT Telkom Bikin keluarga Pemilik Lahan Geram Dan Melaporkan ke Satpol Pp dan Kominfo

×

Janji Janji Oknum PT Telkom Bikin keluarga Pemilik Lahan Geram Dan Melaporkan ke Satpol Pp dan Kominfo

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com – Dari permasalahan awal sengketa penyewa lahan menara tinggi seluler
PT Telkom, yang mengklaim bahwasanya lahan tempat menara dibangun sudah menjadi hak milik , bukan kontrak serta merasa sudah punya AJB

Pemilik lahan melakukan aduan ke pemerintahan desa Karang wotan kec. Pucak wangi kab. Pati
Dengan tidak kooperatifnya oknum pihak PT Telkomsel Semarang yang diwakili Manager site departement bersama juru Sitax yang diserahkanya kegiatan pembangunanya ke juru Sitax bernama Yogi, dengan alasan tidak mengeluarkannya kontrak kerjasama kedua karena perjanjian awal menurut oknum diperjanjian beli bukan sewa.

Dimana kontrak kerjasama kedua tidak mau memperpanjang dan bayar perpanjangan kontrak tidak ada.
alasan oknum PT Telkom hasil dari juru Sitax merasa membeli yang tertua dalam surat perjanjiannya,
padahal dari hasil investigasi dilapangan menurut salah satu pemilik lahan ” Aang menuturkan” pihaknya tidak merasa menjual, justru pihak merasa dikelabui oleh Yogi juru sitax yang mengada-ada dengan alasan ada pembuktian sudah dibuatnya akta jual beli (AJB) “, tuturnya.

Bahkan dari tahun kedua untuk perpanjangan selalu bikin janji janji yang tidak jelas, bahkan sertifikat selama 5 bulan pernah dibawa oknum yang bernama Yogi yang tidak jelas maksud dan tujuanya.
Maka kami selaku pemilik lahan merasa keberatan dan dirugikan yang mengakibatkan kekesalan bagi keluarga atas perlakuan Yogi beserta timnya.
Manager Departement Site “Mf” susah dihubungi dan selalu bikin janji janji ” pungkasnya.

Ditambahkan Bambang ketika diwawancarai oleh team tatkala melakukan pengaduan ke pemerintahan desa setempat, ” Sertifikat kami sempat dibawa selama 5 bulan oleh Yogi yang juru Sitax dari PT Telkomsel dengan alasan dipinjam, barulah Sertifikat tersebut dikembalikan kepada kami setelah orangtua kami beralasan akan melaporkan Yogi ke pihak yang berwajib “.

Ketika melakukan pengaduan yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa nya, salahsatu perangkat nya tersebut yang biasa disebut petengan (kaur pemerintahan) Gunadi mengatakan, ” Setahu kami tidak ada yang namanya AJB akan tetapi yang kami ketahui adalah perjanjian kerjasama sewa lahan saja “.

Untuk lebih menyiapkan pembuktian, maka Bambang selaku pemilik lahan mendatangi BRI setempat guna meminta surat keterangan dari BRI yang menyatakan bahwa Sertifikat milik nya sedang diagunkan di BRI.

Surat aduan yang ditempuh oleh para pemilik lahan selain ditujukan untuk ke Satpol PP Kabupaten ditembuskan juga untuk ke Kominfo Pati, Dinas Perijinan dan Kejaksaan Negeri Pati.

Tertera dalam undang undang pidana KUHP dan peraturan pemerintah, pengganti undang undang No 51 tahun 1960 yang berbunyi barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (perpu no 51/1960).
Di ancam pidana 3 bulan kurungan, jelas pihak oknum PT Telkomsel yang merupakan perusahaan BUMN sudah melanggar UUD tersebut. (Team Liputan)
.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *