Penajournalis.com PALEMBANG — Rabu, 23 September 2026 — Penyelenggaraan Kompolnas Award 2026 menyisakan ironi yang memicu kegelisahan publik. Polda Sumatera Selatan (Sumsel) dinobatkan sebagai Juara 1, padahal di saat yang sama, Kapolda Sumsel beserta tiga pejabat utamanya resmi dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan pembiaran tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Kontras tajam ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kriteria penilaian, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengawas kepolisian.
Kasus Tongkang Rp30 Miliar: Penegakan Hukum yang Berantakan
Gelar “terbaik” terasa jauh dari realitas jika menilik penanganan kasus skandal pencurian tongkang bernilai Rp30 miliar. Proses hukum diwarnai ketidakjelasan, manipulasi, hingga pemerasan yang diduga dilakukan oknum penyidik AKP Taufik Ismail terhadap korban Hanjono Susanto sebesar Rp75 juta, serta makian verbal kepada Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke.
Meski sidang kode etik digelar pada 8 Januari 2026, hasil keputusan sengaja disembunyikan dan saling lempar antar-satuan kerja:
– Kabag Wassidik AKBP Parlindungan Lubis
– Kasubdit Jatanras AKBP Muhammad Sofwan Rosyidi
Ketidakmampuan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho menertibkan bawahannya membuktikan sistem tidak berjalan sesuai KUHAP maupun peraturan internal Polri. Kegagalan ini menjadi alasan utama pelaporan ke Divpropam Mabes Polri.
Kompolnas: Apakah Mengabaikan Aduan Masyarakat?
Muncul pertanyaan mendasar: Apa kriteria Kompolnas sehingga Polda Sumsel dinobatkan terbaik di tengah tumpukan laporan pelanggaran etik dan pemerasan? Jika institusi dengan rekam jejak seburuk ini meraih juara pertama, publik berhak mempertanyakan standar penilaian secara menyeluruh.
“Memberikan penghargaan tertinggi secara institusional kepada lembaga yang terbukti melakukan pembiaran atas penindasan hak-hak warga negara adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat dan nalar hukum.” — Tim Advokasi Akal Sehat PPWI.
Kecurigaan menguat: apakah Kompolnas kini berfungsi sebagai “pembilas citra” bagi institusi bermasalah? Dugaan adanya keuntungan material atau keuntungan tertentu dari pemberian penghargaan kian mengemuka di tengah masyarakat.
Dilihat dari Kacamata Filsafat & Teori Kekuasaan
Fenomena ini bukan sekadar masalah internal kepolisian, melainkan gejala krisis kepercayaan yang dapat dijelaskan melalui pemikiran para tokoh pemikir dunia:
– Jean Baudrillard (Simulakra & Simulasi) — Penghargaan menjadi simbol yang menutupi realitas kebobrokan. Piala dipajang di permukaan, sementara keadilan sedang diinjak di lapangan.
– John Locke — Legitimasi kekuasaan lahir dari perlindungan hak warga. Jika penegak hukum justru memeras dan menutupi kejahatan, maka ia telah kehilangan hak moral untuk memerintah.
– Hannah Arendt — Kehancuran dimulai ketika lembaga pengawas memilih diam dan berkompromi atas kejahatan birokrasi.
– Jean-Jacques Rousseau — Kontrak sosial terguncang jika penguasa tidak lagi menjaga kepentingan rakyat. Kepercayaan publik terkikis tiap kali penghargaan diberikan tanpa dasar nyata.
– Plato — Keadilan berarti setiap bagian menjalankan fungsinya dengan baik. Jika kepolisian gagal menegakkan hukum dan pengawas gagal mengawasi, keadilan tidak akan pernah terwujud.
PPWI Desak Evaluasi Total Kompolnas & Pencopotan Pejabat Bermasalah
Anomali Polda Sumsel adalah cermin masalah struktural yang lebih luas. PPWI mendesak:
1. Kapolri dan Presiden mengevaluasi keberadaan serta mekanisme kerja Kompolnas secara menyeluruh;
2. Mencopot pejabat Polda Sumsel yang terbukti bermasalah;
3. Mengembalikan marwah penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak siapa pun.
“Penghargaan yang diberikan bukan tanda prestasi, melainkan simbol krisis legitimasi yang semakin dalam.”
(TIM/Red/PPWI)
Editor: Asep NS
#KompolnasAward2026 #PoldaSumsel #KasusTongkang #Pemerasan #PropamMabesPolri #PPWI #WilsonLalengke #AkalSehat #ReformasiPengawasan
