Penajoinarlis.com-Gunung Sindur. Pelaksanaan beberapa program bantuan sosial (bansos) di saat masa pandemi Covid-19 mencuatkan beberapa polemik. Beberapa temuan kasus dilapangan, seperti penyaluran yang tidak terkoordinasi dengan baik antar instansi, lemahnya sistem pengawasan serta adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam pengadaan barang, terus mencuat ke permukaan.
Setelah sempat ramai oleh adanya kritikan tentang tidak tepatnya jumlah dan kualitas barang dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kali ini program bansos didera kasus adanya pungutan uang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) bansos dari Kemensos RI yang terjadi di wilayah Desa Cibadung Gunungsindur serta adanya kasus oknum joki Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Cipinang Kecamatan Rumpin.
Dikonfirmasi wartawan media ini melalui jaringan telepon pribadinya, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor Rustandi mengatakan, sesuai arahan dari Menteri Sosial (Mensos) RI, bahwa apabila masyarakat menemukan bukti penyalahgunaan atau penyelewengan, maka bisa melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH). “Kalau ada bukti, laporkan ke APH,” tegas Rustandi, Minggu (2/8/2020).

Ditanya soal adanya kasus penyaluran bansos tanpa koordinasi dengan aparatur lokal di wilayah seperti yang terjadi di Kecamatan Gunungsindur, Rustandi menduga ada program diluar data Dinsos. Dia menjelaskan bahwa, pemyaluran bansos itu langsung diberikan ke penerima manfaat. Menurutnya, koordinasi hanya dilakukan di data, sedangkan saat penyaluran sudah langsung ke KPM. “Data bansos itu sudah dì verval oleh Kemensos. Dengan harapan tidak tumpang tindih,.” ucapnya.
Sementara pengamat sosial dari Universitas Parahiyangan Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf justeru meminta agar verval data bansos oleh Kemensos segera diperbaiki. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan karena banyaknya temuan – temuan ketidak sinkronan dan ketidak akuratan data hingga lemahnya koordinasi antar sektor. “Verivikasi dan Validasi (Verval) data bansos harus diperbaiki dengan sistem bottom up bukan top down. Perbaikan data itu dari bawah mulai RT, RW, Pemdes dan seterusnya. Bukan dari pemerintah atas.” tegas Asep Warlan Yusuf.

~ RUSTANDI, KADINSOS KABUPATEN BOGOR
( Boim / Mj. Fahri )















