HukumKarya JurnalistikNewsRagamRedaksi

KAMAKSI : Menguji Efektivitas dan Implementasi UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

×

KAMAKSI : Menguji Efektivitas dan Implementasi UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com Kab Bogor – “Menguji Efektivitas dan Implementasi UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tentang Peran Society (Media, Aktivis, LSM, Ormas, OKP, dll) Terhadap Pengawasan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah/Kota (Bupati/Walikota) maupun Pemerintahan Desa (Camat/Lurah/Kepala Desa) Dalam Tata Kelola Penggunaan Anggaran”.

Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski yang biasa disapa Jojo mengatakan berdasarkan Realitas saat ini ternyata masih saja terjadi dugaan penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa oknum penyelenggara Pemerintah Daerah maupun Pemerintahan Desa/Kota, hal ini bisa kita lihat dari maraknya pemberitaan di media-media nasional terjadinya Praktek “Mafia Anggaran” atau KKN di beberapa instansi Pemerintah yang berujung terhadap proses pidana di kepolisian ataupun KPK. Hal itu bisa terjadi karena menurut kami implementasi dari UU No 14 Tahun 2008 tidak dilaksanakan dengan baik oleh oknum penyelenggara/pejabat pemerintahan daerah maupun desa/kota malah cenderung banyak pejabat yang kurang paham, salah satu hal utama akibat komunikasi yang kurang baik dengan civil society bahkan bila ada kepala daerah yaitu bupati/walikota ataupun camat maupun lurah/kepala desa yang dengan sengaja menutup ruang komunikasi bahkan menghindar dari kelompok civil society tentang suatu kebijakan atau pengelolaan anggaran bersumber dari APBN/APBD ataupun CSR/Bonus Produksi dari pihak perusahaan swasta ataupun BUMN yang dinilai kurang transparan, sudah kewajiban dari Pejabat Pemerintahan membuka Akses Informasi seluas-luasnya kepada Publik ataupun Civil Society. Bila ada Pejabat Pemerintahan yang sulit ditemui bahkan menghindar dari Civil Society, patut diduga ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi dan bisa dicurigai adanya “permainan” dalam pengelolaan anggaran tersebut. Bila terbukti ada “Permainan” atau “Mafia Anggaran” yang dilakukan oknum Pejabat Pemerintahan sudah seharusnya Pejabat tersebut mengundurkan diri dan jangan sampai lagi dipilih atau terpilih untuk menempati Jabatan Tersebut, bila ada Pejabat yang korupsi ya harus segera dipidanakan, tegas Jojo yang juga Aktivis ’98 dan mantan Wasekjen DPP KNPI tersebut.

Dalam UU No 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yaitu Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Lurah, Kepala Desa, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri maupun CSR, Hibah ataupin Bonus Produksi dari Perusahaan Swasta dan BUMN/BUMD.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Sudah seharusnya semua Penyelenggara Pemerintahan baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota maupun Camat dan Lurah/Kepala Desa mengerti dan memahami esensi dari UU KIP No 14 Tahun 2008 sehingga harmonisasi antara Pihak Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa dengan Kelompok Civil Society (Media/Aktivis/LSM/Ormas,OKP,dll) bisa terjalin dengan baik dalam hal pengawasan pengelolaan anggaran dari sumber APBN/APBD/CSR/Bonus Produksi/dan lainnya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh Aparatur Pemerintahan hingga Praktek “Mafia Anggaran” atau Budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme “KKN” bisa kita tumpas di Republik ini demi terwujudnya Tatanan Pemerintahan yang Bersih (Good Governance), karena anggaran tersebut adalah hak masyarakat dan harus dikelola serta dialirkan secara tepat pengunaannya, jangan sampai menjadi Bancakan kelompok elite politik atau oknum Pejabat Pemerintahan, Tegas Jojo.

(Basirun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *