AgamaBeritaHukumLintas DaerahLintas ProvinsiNewsPendidikan

Karena Terjadi Kesalahan Penulisan Di Ijazah, Warga Cilacap Bisa Batal Menikah

×

Karena Terjadi Kesalahan Penulisan Di Ijazah, Warga Cilacap Bisa Batal Menikah

Sebarkan artikel ini

Cilacap, Penajournalis.com – Pernikahan merupakan proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan dilandasi ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Bagi pemeluk agama Islam di Indonesia Kantor Urusan Agama merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas (mencatat pernikahan) dari Kementerian Agama di wilayah kecamatan.

Pernikahan warga desa Tambakreja kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap Jawa tengah berinisial KBS bisa tidak akan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau mengalami pembatalan pernikahan. Hal tersebut terjadi akibat lampiran dokumen pendaftaran pernikahannya terdapat banyak perbedaan penulisan, padahal ia berencana akan melangsungkan pernikahan lima hari lagi. Ia saat ini tidak memiliki akte kelahiran, karena itu dalam pendaftaran menikah, lampiran dokumen pernikahan yang bisa dilampirkan adalah ijazahnya, (01/12/2022).

Perbedaan penulisan data kependudukan tersebut yaitu tertulis di Kartu Keluarga dan KTP berinisial KBS dan nama orang tua (ayah) menggunakan inisial TS, namun di dalam ijazah nama KBS menjadi KPBS dan orang tua berinisial S.

Informasi yang awak media terima dari petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Cilacap menjelaskan bahwa dasar perubahan nama pada Kartu Keluarga (KK) bisa menggunakan ijazah, namun karena ijazahnya juga terdapat penulisan yang tidak sesuai KK maka perlu dilampirkan Surat Keterangan Kesalahan Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh sekolah dan diketahui serta ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan, jelasnya.

Berbekal informasi tersebut, awak media mencoba membantu mengurus surat keterangan kesalahan penulisan ijazah di sekolah KBS, sempat ada kendala dihari pertama mengurus karena kepala sekolah bersangkutan meninggal dunia, sehingga harus menunggu beberapa hari sampai kepala sekolah pengganti mulai bertugas.

Untuk mengesahkan surat keterangan tersebut awak media sempat beberapa kali  berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cilacap Drs. Sadmoko Danardono, M.Si terkait permasalahan yang terjadi, kondisi serta situasi KBS. Ia memberi arahan untuk datang ke kantor bertemu Bidang Dikdas dengan syarat yang diperlukan untuk dicukupi terlebih dahulu.

Salah satu petugas Dikdas ditemui di kantor Dinas Pendidikan Kab. Cilacap mengatakan bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB harus diurus langsung oleh pemilik ijazah, foto juga harus dilengkapi cap tiga jari KBS dan dilengkapi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani bersangkutan di atas materi serta wajib melampirkan akte kelahiran, ungkapnya.

Awak media mencoba menjelaskan kembali terkait kondisi KBS saat ini, selain itu petugas tersebut juga menghubungi petugas lainnya bernama Upi Rianti terkait surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB yang menjelaskan bahwa dasar penulisan penulisan ijazah adalah akte kelahiran atau surat kenal lahir, katanya.

Perlu diketahui bahwa perubahan pada penulisan ijasah milik KBS juga merupakan syarat untuk merubah data Kartu Keluarga agar Disdukcapil bisa mengeluarkan akte kelahiran sebagai lampiran pendaftaran pernikahan. Karena syarat perubahan data di Disdukcapil salah satunya menggunakan dasar ijazah.

Apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan berarti bisa dimungkinkan KBS tidak bisa mendaftarkan pernikahannya. Padahal poin utama dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan.

Perbedaan penulisan dokumen yang dialami KBS dan SOP yang kurang fleksibel diduga merupakan bentuk kesalahan pencatatan administrasi di sekolah dan kependudukan yang dapat mengurangi hak masyarakat yang seharusnya dilindungi negara.

Liputan : Muhiran (Redpel)

Update info terbaru dan ikuti Facebook Penajournalis.com untuk berita pilihan. Klik https://www.facebook.com/redaksipenajournalis anda harus sudah menginstal aplikasi Facebook terlebih dahulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *