Penajournalis.com JAKARTA, 12 Juni 2026 — Sidang perkara Nomor 410/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr memasuki tahap pembacaan eksepsi oleh tim kuasa hukum Kawiro Susilo. Dalam pembelaannya, Dr. (Cand.) Erlangga Lubai, SH., MH., menyatakan kasus dugaan peredaran kosmetik tanpa izin edar ini bukanlah tindak pidana, melainkan sengketa administrasi terkait notifikasi BPOM.
Tim pembela menjelaskan PT Amosys Indonesia sejak 2017 telah memiliki 15 notifikasi izin edar untuk produk RDL. Pada Januari 2019, 13 di antaranya dibatalkan berdasarkan permohonan mantan karyawan yang sudah tidak berwenang. Hasil forensik menunjukkan tanda tangan dalam dokumen pencabutan bukan milik Kawiro, dan BPOM kemudian memulihkan kembali status notifikasi pada Juni 2019 serta memberikan izin penghabisan stok hingga September 2020. Oleh karena itu, mereka meminta pengadilan menghentikan perkara karena tidak berwenang mengadili ranah administrasi.
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum menegaskan Kawiro tetap mengedarkan produk setelah izin dibatalkan. Berdasarkan temuan, penjualan dilakukan hingga Mei 2019 dengan nilai mencapai Rp1,8 miliar. BPOM juga melalui surat resmi tahun 2025 menegaskan status pembatalan tetap berlaku sejak Januari 2019. Terdakwa didakwa melanggar ketentuan UU Kesehatan.
Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum menentukan kelanjutan proses persidangan.
CP.W./Red.
Editor: Asep NS
