Penajournalis.com GENEVA Sabtu, 26 September 2026 — Di tengah penderitaan ratusan ribu keluarga Sahrawi yang hidup dalam keterbatasan di Kamp Tindouf, tabir gelap tata kelola bantuan kemanusiaan kini kian tersibak. Rangkaian skandal keuangan yang melibatkan pimpinan milisi separatis Front Polisario membongkar praktik penyalahgunaan dana bantuan internasional, pengayaan diri pejabat, hingga penipuan finansial berskala masif.
Dua Skandal Terbuka: Dana Bantuan Disalahgunakan, Investasi Bodong Menelan Korban
Krisis pertama menyoroti tata kelola bantuan kemanusiaan dan program medis di Italia yang dikendalikan Fatima Mahfoud, perwakilan Polisario di Roma. Sejumlah aktivis Sahrawi dan media independen seperti Mediterranews menyuarakan kritik tajam atas dugaan aliran dana tanpa pengawasan independen. Bantuan publik dan dana amal yang ditujukan untuk warga rentan diduga dialirkan untuk memperkaya elit pimpinan Polisario.
Krisis finansial makin meruncing dengan ambruknya perusahaan Infravest for Contracting and Investment yang beroperasi di Kamp Tindouf sejak 2022 di bawah pimpinan Sallamou Abba Ali. Perusahaan ini diduga menjalankan skema investasi bodong berbasis skema Ponzi yang menyedot habis tabungan warga, pedagang, dan koperasi lokal di Kamp Rabouni serta Chahid El Hafed. Kerugian ditaksir mencapai 886 miliar dinar Aljazair atau setara USD 6,6 juta (sekitar Rp100 miliar).
Beroperasinya Infravest selama bertahun-tahun di kawasan militer tertutup Kamp Tindouf memicu dugaan kuat adanya keterlibatan dan komplotan pejabat tinggi dalam struktur milisi Polisario.
Persisma: “Pulangkan Pengungsi ke Tanah Air yang Aman dan Sejahtera”
Merespons terbukanya kejahatan kemanusiaan dan korupsi sistematis ini, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman keras.
“Saya sangat sedih dan prihatin mengetahui bahwa kehidupan saudara-saudara kita para pengungsi di Kamp Tindouf semakin terancam dan rentan akibat keserakahan oknum tak bertanggung jawab. Bantuan kemanusiaan yang menjadi sandaran hidup rakyat justru ditilap dan dijadikan ajang memperkaya diri oleh pimpinan milisi Polisario.”
Wilson menegaskan bahwa mempertahankan Kamp Tindouf dalam isolasi militer hanya melanggengkan krisis dan kejahatan terstruktur. Ia mendesak PBB dan komunitas internasional bertindak nyata:
“Dunia internasional tidak boleh lagi berdiam diri atau sekadar menyalurkan bantuan yang ujung-ujungnya dirampok. Saya kembali mendesak dunia untuk segera mengakhiri keberadaan Kamp Tindouf! Pulangkan seluruh warga pengungsi Sahrawi ke tanah air mereka yang aman, damai, dan sejahtera di wilayah Sahara Maroko.”
Bekas Petisioner HAM PBB 2025 itu menegaskan bahwa di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko, kawasan Sahara Maroko telah berkembang pesat dengan jaminan HAM, pembangunan infrastruktur modern, dan kesejahteraan ekonomi. Memulangkan pengungsi adalah satu-satunya jalan mengembalikan martabat dan masa depan mereka.
Gugurnya Legitimasi Moral: Perspektif Filsafat Politik
Penyelewengan bantuan di Kamp Tindouf mencerminkan degradasi moral kekuasaan yang paling parah. Menurut John Locke dalam Kontrak Sosial, kepemimpinan sah hanya jika melindungi hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan warga. Ketika rezim justru merampas hak hidup dan merampok harta kaum lemah, legitimasi moralnya gugur sepenuhnya.
Sementara Aristoteles dalam Politika menegaskan tujuan bernegara adalah kesejahteraan bersama (Eudaimonia). Tindakan penipuan dan penggelapan yang menindas warga adalah kejahatan yang berlawanan dengan hakikat keadilan.
Sejalan dengan pemikiran Hannah Arendt mengenai Kekejaman yang Terbiasakan, kejahatan struktural terjadi karena pembiaran dan tiadanya akuntabilitas. Penderitaan dianggap biasa dan dimanfaatkan demi agenda politik sempit.
Audit Menyeluruh & Pertanggungjawaban Diperlukan
Skandal di Italia dan keruntuhan Infravest menegaskan urgensi evaluasi total dari PBB, Uni Eropa, dan negara-negara donor. Diperlukan:
– Audit independen dan akuntabel atas seluruh aliran dana bantuan;
– Verifikasi faktual jumlah populasi penerima bantuan;
– Penyaluran bantuan langsung di bawah pengawasan ketat badan PBB;
– Penegakan hukum dan pertanggungjawaban pimpinan Polisario di hadapan hukum internasional.
Hak, keselamatan, dan martabat warga yang tersandera di Kamp Tindouf harus kembali menjadi prioritas utama dunia.
(PERSISMA/Red/PPWI)
Editor: Asep NS
