Penajournalis.com. Tugas polisi adalah mengayomi masyarakat dan membantu rakyat dalam banyak hal, namun beberapa tahun terakhir ini, sepertinya polisi justru seperti “dibuat” tidak berpihak pada rakyat. Ada banyak ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas, apapun alasannya, namun membuat rakyat justru semakin tidak percaya terhadap aparat yang semestinya menegakkan hukum dengan adil. Hal ini nampak jelas apalagi pada saat demo mahasiswa, buruh, dan rakyat yang menolak Omnibus Law.
Dapat dimengerti bahwa aparat kepolisian hanya melaksanakan tugas dan perintah, namun apakah tidak ada cara lain yang lebih baik sehingga tidak menjadi seolah-olah “tameng pejabat pemerintah” yang justru membuat keadaan semakin kacau dan tidak kondusif?!
Keadaan ketika reformasi tahun ’98 berbeda dengan saat ini. Perangkat HP dan CCTV sekarang ada di mana-mana, dan rakyat memiliki kebebasan atas nama demokrasi untuk merekam setiap peristiwa. Ditambah lagi dengan berkembang pesatnya sosial media, seiring juga dengan pandemi Covid-19, maka sudah lebih sulit bagi siapapun untuk menutupi peristiwa yang terjadi di hadapan publik. Sehingga semestinya aparat kepolisian, dan terlebih lagi pihak pemerintah lebih cerdas dan elegant, tidak gegabah mengambil tindakan. Walaupun dilarang merekam dan tindak tegas sekalipun, saat rakyat sudah kehilangan kepercayaan dan merasa ditindas, maka tetap akan terjadi perlawanan. Apapun yang dikatakan pemerintah dan pihak kepolisian, apalagi anggota Dewan sudah tidak lagi bisa diterima. Semakin represif aparat, semakin keras juga rakyat melawan.
Jika memang dikatakan bahwa seperti tindak pemukulan terhadap pendemo yang anarkis, penangkapan terhadap mahasiswa dan bahkan tim medis di lapangan adalah bagian dari tindakan preventif dan hanya dilakukan oleh “oknum kepolisian” – mengingat aparat yang diturunkan pada saat demo buruh adalah lebih banyak yang masih muda dan emosional – namun mengapa bisa terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia?!
Sementara pihak kepolisian mencari siapa provokator dan yang berbuat anarkis, rakyat pendemo pun tidak terima telah dituduh dan “diadili” di lapangan tanpa pengadilan serta tuntutan hukum yang resmi dan sesuai dengan aturan hukum. Siapa sebenarnya yang telah membuat polisi berbenturan dengan rakyat?! Ketika polisi dan rakyat sama-sama hanya dijadikan “objek” kepentingan politik kekuasaan, maka hancurlah semuanya.
Video provokator-provokator banyak beredar di sosial media, dan meskipun media televisi hanya menampilkan sisi anarkis para pendemo, namun jangan salahkan masyarakat yang memiliki sudut pandang lain. Rakyat pun sudah cukup cerdas memilah, bahkan pancingan dan penyebaran berita atau informasi hoax sudah bisa dipilah-pilah sendiri berdasarkan pengalaman pribadi selama ini. Hanya yang “lugu” atau yang berkepentingan saja yang masih mudah percaya atas ketidakbenaran/keberpihakan terhadap kepentingan lewat berita/informasi yang salah bahkan hoax. Indonesia negara demokrasi, dan ada kebebasan Hak Asasi Manusia yang sudah disepakati dunia.
Pelanggaran atas hak rakyat berdemokrasi, apalagi diiringi dengan segala bukti yang dimiliki dan tersebar di masyarakat, tentunya membuat posisi kepolisian semakin sulit dan terjebak. Ketika aparat membuka seragam, semua sama, menjadi rakyat juga, dan apakah semua bisa dipastikan pro pemerintah dalam hal omnibus law?! Apakah semua polisi rela harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri?!
Urusan perintah dan terkait tugas serta jabatan, apa yang akan terjadi bila terjadi pergantian rezim? Akankah rakyat memaaafkan atas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dan Pemerintah?! Berdasarkan sejarah dan pengalaman, tidak semudah itu. Lantas apa yang akan terjadi terhadap nasib para aparat kepolisian terutama yang berada di bawah ini?!
Politik tetap politik, dan rezim pengganti bila dari pihak oposisi tidak akan tinggal diam. Kebencian rakyat yang sudah terbangun dan tersimpan di hati dan benak terhadap kepolisian sudah tidak bisa dibendung lagi. Diakui tak diakui, disadari tak disadari. Pada akhirnya, semua alasan perintah, mempertahankan jabatan pun tidak lagi ada guna.
Saya menulis ini karena semestinya semua ini tidak perlu terjadi. Polisi tidak pantas dibenturkan dengan rakyat dan hanya dijadikan objek serta tameng kepentingan politik. Biar bagaimanapun, polisi pun rakyat dan semua gaji, fasilitas, bahkan senjata yang dipakai untuk menyerang rakyat pun diberikan oleh rakyat. Pejabat paling hebat, pengusaha paling kaya pun semua tergantung pada rakyat. Bila sampai terus dibenturkan, bagaimana nasib aparat kepolisian dan keluarga mereka di masa depan?! Sungguh menyedihkan, dan Saya pun tak sanggup membayangkannya.
Bayangkan betapa sakit hatinya diri kita sendiri bila merasa dikhianati oleh orang Kita berikan kehidupan, gaji, segala fasilitas, bahkan untuk anak istri dan keluarga. Wajarlah bila rakyat pun merasa sakit hati dan dikhianati bila diperlakukan tidak baik. Tetes darah keringat rakyatlah yang membuat negara ini bisa membangun, bukan uang para pejabat, penguasa, bukan juga uang pengusaha. Semua dibayarkan oleh rakyat, hutang negara ini pun yang harus menanggung bebannya adalah rakyat.
Banyak jalan menuju Roma, ada banyak cara untuk menghadapi rakyat yang berusaha menyampaikan inspirasi dan pendapat. Tidak ada yang perlu dipaksakan dan memaksa, musyawarah untuk mufakat akan menjadi jalan keluar terbaik. Keadilan baru bisa ditegakkan bila ada adab dan sisi kemanusiaan yang dipergunakan sebagaimana layaknya manusia Indonesia yang terhormat. Hukum, aturan, dan Undang-Undang yang ada tetap tidak bisa ditegakkan bila aparat hukum dan pemerintahnya pun melanggar.
Rakyat tidak mungkin melawan bila hak-haknya diberikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri bernama Indonesia ini. Hormati hak rakyat dengan mendengar dan berikan kesempatan rakyat bicara bila ingin menjadi yang terhormat dan tetap dihormati. Jangan selalu menuntut kewajiban dan pengertian dari rakyat bila tidak mampu menunaikan kewajiban dan mengerti kebutuhan rakyat.
Bandung, 10 Oktober 2020
02.08 WIB
( Mariska Lubis )
