Penajournalis.com Biak, Papua – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor, Drs. I. Putu Wiadnyana, dengan tegas melarang kepala kampung meminjam uang dari rentenir dan mengembalikannya menggunakan dana desa (DD) atau alokasi dana desa (ADD). Pernyataan ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (21/5).
Putu menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar regulasi dan telah diwarning kepada seluruh kepala kampung di Biak sejak Januari dan Mei 2025 melalui surat edaran yang ditandatangani Bupati Biak Numfor. Dari 257 kampung di Kabupaten Biak Numfor, 254 kampung sudah resmi dan 3 kampung masih dalam tahap persiapan.
“Surat edaran tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak membenarkan kepala kampung meminjam uang dari siapa pun, apalagi dari rentenir, dan mengembalikannya dengan menggunakan uang masyarakat,” tegas Wiadnyana.
Ia berharap agar DD, ADD, Dana Kampung (DK), dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Papua tidak disalahgunakan. Peminjaman pribadi diperbolehkan, asalkan pengembaliannya tidak menggunakan dana masyarakat. Perjanjian pinjaman yang melibatkan DD dan ADD tanpa musyawarah dengan DPR kampung atau Rapat Bamuskam juga dilarang keras.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa kepala kampung diduga meminjam uang dari rentenir dengan bunga mencapai 50%, dengan kesepakatan pengembalian menggunakan anggaran DD dan ADD tanpa sepengetahuan masyarakat. Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya (NN) membenarkan hal ini dan menyayangkan kurangnya transparansi dalam proses tersebut.
Wiadnyana menambahkan, jika kepala kampung terpaksa meminjam uang karena kebutuhan mendesak, hal tersebut harus disetujui bersama oleh DPRK dan masyarakat melalui rapat Bamuskam. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
M. wrp
Editor: Asep NS















