Penajournalis.com Ngamprah, Bandung Barat – Dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Pasir Haur, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tengah menjadi sorotan. Beberapa narasumber yang enggan disebutkan namanya melaporkan kepada awak media pada Rabu, 29 Januari 2025, bahwa Kepala Sekolah, R. Engkur Kuraesin, diduga mengelola sendiri dana BOS, termasuk penjualan seragam sekolah dan kaos olahraga senilai Rp 200.000,-. Narasumber tersebut menyatakan bahwa komite sekolah, yang seharusnya berwenang dalam hal ini, hanya dijadikan pajangan. Transparansi penggunaan dana BOS juga dipertanyakan.
“Dana BOS dikuasai oleh kepala sekolah. Meskipun ada yang bertugas sebagai pengelola, hanya sebagai pajangan. Bu Kepsek sendiri yang meminta tanda tangan, dan hanya beliau yang tahu bagaimana dana tersebut dibelanjakan,” ungkap salah satu narasumber.
Menanggapi laporan tersebut, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada R. Engkur Kuraesin di SDN Pasir Haur pada Kamis, 30 Januari 2025. Kepsek membantah seluruh tuduhan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dan penjualan seragam sekolah dan olahraga dilakukan oleh komite sekolah, bukan dirinya.
“Seragam ada aturannya untuk kedisiplinan, jadi bukan kepala sekolah yang mengelola, tetapi komite sekolah,” jelas R. Engkur Kuraesin.
Ia menambahkan bahwa transparansi penggunaan dana BOS tetap terjaga, dengan dana BOS yang cair sekitar Rp 200 juta lebih per tahun, dibagi dalam dua termin. Dana tersebut, menurutnya, digunakan untuk membayar honor guru, melunasi hutang sekolah, dan memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak, seperti bangku dan perpustakaan yang tidak aktif.
Pernyataan ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana BOS dengan jelas melarang penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk menjadi distributor atau pengecer pembelian seragam kepada siswa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya tata kelola dana BOS yang transparan dan akuntabel. Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., dalam webinar Tata Kelola Dana BOS Sekolah Dasar Tahun 2021, menekankan perlunya pemahaman dan penerapan peraturan ini oleh seluruh pihak di satuan pendidikan.
Jika dugaan penyelewengan dana BOS terbukti, maka hal ini merupakan pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sumber: Agus Nugroho/Levi
Editor: Asep NS
