
Penajournalis.com, Cilacap – Permasalahan antara Pemerintah Desa dan Awak media sering terjadi di Kabupaten Cilacap. Beberapa media On Line maupun Cetak sudah sering memberitakan permasalahan tersebut namun tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah Kab. Cilacap maupun APDESI yang merupakan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kab. Cilacap.
Beberapa masalah lain juga acap kali diberitakan oleh media mengenai tingkah laku Kades dan perangkat desa di Kabupaten Cilacap yang tidak layak dicontoh serta diduga melanggar aturan dan norma agama ataupun adat.

Ketua APDESI Kab. Cilacap Wantinah yang merupakan Kades Mekarsari, Kec. Cipari, Kab. Cilacap dihubungi awak media hanya 2 kali menjawab pertanyaan via media sosial WhatsApp yaitu ketika ditanyakan mengenai permasalahan premanisme terhadap wartawan yang terjadi di desa Rawaapu, ia hamya menjawab “Saya tak klarifikasi dulu ke kades Rawaapu nggih”, (23/10/2020).
Setelah dikonfirmasi ulang awak media, Ia hanya menjawab pada pukul 21.01 WIB dengan jawaban “Mohon maaf pak, tadi saya ada tamu dari BPN di wilayah yang susah sinyal, jadi WA masuk setelah saya keluar dari lapangan juga sudah sore”, ungkapnya (03/01/2021).
Sampai berita ini direalease tidak ada tanggapan mengenai permasalahan atas berita yang telah ditayangkan di beberapa media dari tanggal 6 Oktober 2020 oleh ketua APDESI tersebut (04/01/2021).
Sudah 2 kali awak media mendatangi kantor desa Mekarsari untuk wawancara, namun Wantinah tidak pernah ada ditempat. Dihubungi via media sosial untuk janji temu wawancara juga tak pernah memberikan jawaban.
Media online maupun cetak acap kali memberitakan permasalahan yang terjadi antara oknum pemerintahan desa dengan wartawan serta permasalahan kades yang diduga melanggar kode etik dan melanggar norma agama ataupun adat. Berita yang pernah direalease diantaranya :
- Premanisme yang dilakukan oknum perangkat desa dan penghinaan terhadap wartawan di desa Rawaapu, Kec. Patimuan,
- Intimidasi oleh oknum perangkat desa kepada wartawan di desa Sidamukti, Kec. Patimuan,
- Dugaan pungli yang dilakukan perangkat desa dalam penyaluran BST di desa Sidamukti, Kec. Patimuan,
- Dugaan perselingkuhan yang dilakukan salah satu Kades di Kec. Cipari,
- Adanya dugaan Kades yang mengusir wartawan ketika liputan di balai desa di Kec. Cipari, dan
- Adanya Kades yang menjadi wartawan di Kec. Kedungreja,
Informasi yang diterima awak media dari berbagai sumber mengatakan bahwa beberapa masalah dianggap sudah selesai namun permasalah yang lain (belum selesai-red) tentu akan menjadikan citra Kades dan perangkat desa lain menjadi kurang baik dimata masyarakat, selain itu adanya permasalahan yang tidak selesai dapat mengakibatkan oknum-oknum tersebut mengulangi perbuatannya karena merasa tidak bersalah dan tidak mendapat sanksi dari atasan yang berujung merugikan masyarakat.
Diperlukan sikap tegas dari Ketua APDESI sebagai wadah perangkat desa kepada oknum perangkat yang bersalah supaya masyarakat tidak memiliki prasangka buruk kepada semua perangkat desa, serta tidak mempersulit awak media untuk wawancara sebagai bahan pemberitaan untuk masyarakat.
Selain itu Pemerintah Kabupaten Cilacap juga harus memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang bermasalah tersebut sebagai efek jera agar tidak melanggar aturan kembali, sehingga tidak ada lagi kasus serupa terjadi pada jurnalis dan masyarakat yang berujung antisipasi prasangka tidak baik dari masyarakat pada Pemerintah Kab. Cilacap.
(Muhiran)















