Penajournalis.com Cilacap – Dengan dalih sumbangan dalam rangka mengembangkan sekolah melalui program peningkatan peserta didik maupun sarana dan pra sarana, komite sekolah SMPN 1 Patimuan menarik biaya kepada siswa didik.
Dari dokumen yang diterima awak media terdapat form Surat Pernyataan yang ditanda tangani wali murid untuk mendukung program komite SMPN 1 Patimuan, dalam dokumen tercantum sumbangan senilai Rp. 800.000 yang telah ditanda tangani oleh salah satu wali murid kelas VII (tujuh).
Selain itu ada dokumen lain yang berupa foto seorang perempuan menggunakan baju batik merah disalah satu ruangan sekolah yang diduga sedang mengisi form Surat Pernyataan wali murid sambil menyembunyikan uang dugaan pembayaran dibawah telapak tangan kirinya.
Diwawancara awak media perihal dokumen tersebut, apakah tidak melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2016 Kepala Sekolah SMPN 1 Patimuan (Risto, S.Pd., M.Pd) mengatakan bahwa soal pelaksanaan itu wilayah komite sekolah, kami hanya memfasilitasi tempat, ungkapnya, (23/06/2021).
Dia tidak menampik adanya permasalahan tersebut dan mengatakan bahwa untuk lebih jelas atau lebih lengkapnya silahkan bisa ke ketua komite, sambil menyebutkan nama ketua komite dan menunjukkan arah kediaman ketua komite.
Ditemui dikediamannya Ketua Komite SMPN 1 Patimuan menyampaikan bahwa terkait dengan sumbangan orang tua dari siswa itu mengacu pada peraturan, katanya, (23/06/2021).
“Sekolah itu kan diperbolehkan menerima sumbangan, jadi itu salah satu acuan dan rujukan kami dari SMPN 1 Patimuan terkait sumbangan tersebut”, jelasnya.
Ditanyakan mengenai sumbangan dengan nominal sama setiap siswa, ia mengatakan bahwa mungkin ada yang sama tetapi tidak bisa menjadi keputusan, karena setiap tahun kita menerima sumbangan itu tidak sama, pungkasnya.
Dalih sumbangan dalam rangka mengembangkan sekolah melalui program peningkatan peserta didik maupun sarana dan pra sarana yang digunakan Komite SMPN 1 Patimuan dan dibebankan pada siswa/wali murid, sangat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli. Karena hal tersebut masuk dalam 58 item yang dikategorikan Pungli di sekolah dalam PP tersebut.
Diharapkan team Saber Pungli dari Polres Cilacap dan Instansi terkait untuk segera melakukan tindakan karena apabila dibiarkan akan menambah beban ekonomi masyarakat yang masih terdampak covid 19. (Muhiran/Red)
