Penajournalis.com Nganjuk – Apa akibat hukum bagi perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi syarat IUP, Ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam UU No 4 Tahun 2009 : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Aktivitas tambang galian C illegal di Desa Genjeng selatan sekolah sangat mengganggu aktivitas dan kegiatan proses belajar mengajar siswa Sekolah SMPN 2 Genjeng, Kecamatan Loceret.
Dari keterangan yang berhasil dihimpun awak media, sumber informasi dan saksi yang melihat aktifitas tambang tersebut enggan disebutkan namanya disini Selasa, (6/02/2024) pada wartawan mengatakan, aktivitas penambangan itu kian hari berjumlah sekitar 40 unit dump truk dan telah beroperasi dalam seminggu ini.
“penambangnya sudah beroperasi selama 7 hari dan itu sangat menganggu kegiatan proses belajar mengajar anak sekolah serta lingkungan sekitar ditambah suaranya sangat bising” ucap NN tersebut saat ditemui wartawan.
Ia pun mengatakan, sekolah itu letaknya dipinggir jalan, sehingga suara deru mesin penambang pada saat jam sekolah itu sangat menganggu ketenangan sekolah yang bertepatan lokasi tambang dan lingkungan masyarakat.
_*KEMANA APH ??*_
Menurutnya, APH setempat tak ambil tindakan aktivitas penambang illegal tersebut tepat di belakang sekolah dan lalu lalang dump truk semakin hari, semakin ramai.
Sementara itu, warga masyarakat lainnya menyebutkan memang benar aktivitas penambang illegal berada di Desa Genjeng, Loceret, sudah seminggu beroperasi, sudah sangat menganggu aktivitas belajar dan kegiatan sekolah, namun belum ada upaya pemberantasan dari pihak keamanan setempat serta didalam tambang tersebut sudah di back up oleh seorang wartawan sebut saja “Tian” dari wartawan Warta Hukum, imbuhnya.
Warga juga mengatakan, kondisi tersebut sangat memperparah keadaan dan situasi masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, APH tidak melakukan tindakan apapun terhadap “penambang ilegal” tersebut.
Selain itu pihak pemerintah desa tidak bisa bertindak karena keterbatasan kewenangan.
“Sangat di sayangkan bahwa aktivitas penambangan itu “JELAS” melanggar UU dan mengganggu kegiatan lainnya serta tak menangkap oknum wartawan” pungkas NN kepada awak media.
Sumber : NN
( DV )
Editor : Asep NS
