Penajournalis.com, Biak Papua- Sehubungan dengan maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasi, Sekjen Lsm Kampak Papua Johan rumkorem meminta ketegasan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua agar segera menyelidiki Dugaan penyelewengan Dana Otonomi Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
Johan Rumkorem dan pihaknya akan mendukung penuh penyelidikan dugaan kasus korupsi yang diduga telah merajalela di kabupaten Biak Numfor prov.papua. Hal ini dinyatakan langsung oleh Johan Rumkorem selaku Sekjen LSM Kampak kepada media ini via telepon selulernya. Kamis (15/07/2021). Pukul 22:00. Waktu Papua.
“Pada prinsipnya kami mendukung penuh kejaksaan tinggi (Kajatai) papua menyelidiki dana otsus di kabupaten Biak numfor. Sesuai hasil wawancara dan investigasi di lapangan, kami menemukan beberapa dokumen seperti DIPA tahun anggaran 2016 dan 2017, yang mana dalam daftar perencanaan anggaran tersebut terdapat kegiatan pembayaran gaji honor guru kontrak daerah. tahun anggaran 2016 dengan nilai kurang lebih Rp 7.8 M, dan tahun anggaran 2017 dengan nilai kurang lebih Rp 10.8 M, d ngan total keseluruhan Rp.18 M, diketahui bersumber dari Otsus”, ungkap Johan Rumkorem.
Lanjut Johan menjelaskan mengenai seberapa banyak guru kontrak yang telah dipekerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor, yang mana hingga saat ini hak-hak mereka belum dibayarkan.
” Ada dua ratus enam puluh tiga (263) guru kontrak yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah, namun sampai saat ini mereka belum dibayarkan, coba bayangkan saja sudah 5 tahun lamanya”, Jelas Johan.
Para Aktifis anti korupsi ini menyatakan tidak akan mundur sedikit langkah pun demi memperjuangkan hak-hak para honor guru kontrak. Mereka juga bertekad akan membongkar dugaan korupsi Dana otsus di papua, khususnya di kabupaten Biak numfor.
” Kami minta supaya hak-hak guru kontrak ini segera dibayarkan, mereka sudah mengabdi untuk daerah dan bangsa ini, guru-guru ini mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa lebih khususnya anak-anak papua yang ada di pinggiran kota, pedalaman, dan kepulauan, apalagi ini dana otsus”, Pinta Johan.
Johan menambahkan, ” Pemda Biak ini sangat licik, dan banyak modus yang dimainkan, banyak dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kenapa kami bilang sangat licik, ya lihat saja, dana otsus dipakai untuk bayar utang daerah, kalau dana otsus ini pakai bayar utang, malah sudah melanggar ketentuan Undang-undang, seperti yang telah diatur dalam Perdasus pasal 18, ayat 4 Nomor 25 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa; Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran atas beban dana otonomi khusus untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. oleh karena itu, kami minta Kajati Papua segera priksa aliran dana otsus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Johan.
Johan menyatakan pula. ” akhir-akhir ini Negara ribut soal dana otsus di papua, jadi kami minta Negara serius selidiki dana-dana ini, siapa pun dia yang menyalahgunakan kewenangannya untuk korupsi dana otsus, tidak boleh lagi divonis bebas seperti yang sudah dilakukan oleh Hakim tipikor jayapura, kami sesalkan hakim-hakim yang selalu memvonis bebas para perampok dana otsus ini,” tutup Johan Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua. (Lsm Kampak Papua Minta Kajati Papua Selidiki Dana Otsus 18 Milyard Rupiah Di Dinas Pendidikan Biak Numfor Provinsi Papua Penajournalis.com, Biak Papua- Sehubungan dengan maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasi, Sekjen Lsm Kampak Papua Johan rumkorem meminta ketegasan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua agar segera menyelidiki Dugaan penyelewengan Dana Otonomi Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.Johan Rumkorem dan pihaknya akan mendukung penuh penyelidikan dugaan kasus korupsi yang diduga telah meraja lelah di kabupaten Biak Numfor prov.papua. Hal ini dinyatakan langsung oleh Johan Rumkorem selaku Sekjen LSM Kampak kepada media ini via telepon selulernya. Kamis (15/07/2021). Pukul 22:00. Waktu Papua. “Pada prinsipnya kami mendukung penuh kejaksaan tinggi (Kajati) papua menyelidiki dana otsus di kabupaten Biak numfor. Sesuai hasil wawancara dan investigasi di lapangan, kami menemukan beberapa dokumen seperti DIPA tahun anggaran 2016 dan 2017, yang mana dalam daftar perencanaan anggaran tersebut terdapat kegiatan pembayaran gaji honor guru kontrak daerah. tahun anggaran 2016 dengan nilai kurang lebih Rp 7.8 M, dan tahun anggaran 2017 dengan nilai kurang lebih Rp 10.8 M, dengan total keseluruhan Rp.18 M, diketahui bersumber dari Otsus”, ungkap Johan Rumkorem.Lanjut Johan menjelaskan mengenai seberapa banyak guru kontrak yang telah dipekerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor, yang mana hingga saat ini hak-hak mereka belum dibayarkan.” Ada dua ratus enam puluh tiga (263) guru kontrak yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah, namun sampai saat ini mereka belum dibayarkan, coba bayangkan saja sudah 5 tahun lamanya”, Jelas Johan. Para Aktifis anti korupsi ini menyatakan tidak akan mundur sedikit langkah pun demi memperjuangkan hak-hak para honor guru kontrak. Mereka juga bertekad akan membongkar dugaan korupsi Dana otsus di papua, khususnya di kabupaten Biak numfor.” Kami minta supaya hak-hak guru kontrak ini segera dibayarkan, mereka sudah mengabdi untuk daerah dan bangsa ini, guru-guru ini mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa lebih khususnya anak-anak papua yang ada di pinggiran kota, pedalaman, dan kepulaun, apalagi ini dana otsus”, Pinta Johan.Johan menambahkan, ” Pemda Biak ini sangat licik, dan banyak modus yang dimainkan, banyak dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kenapa kami bilang sangat licik, ya lihat saja, dana otsus dipakai untuk bayar utang daerah, kalau dana otsus ini pakai bayar utang, malah sudah melanggar ketentuan Undang-undang, seperti yang telah diatur dalam Perdasus pasal 18, ayat 4 Nomor 25 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa; Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran atas beban dana otonomi khusus untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. oleh karena itu, kami minta Kajati Papua segera priksa aliran dana otsus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Johan.Johan menyatakan pula. ” akhir-akhir ini Negara ribut soal dana otsus di papua, jadi kami minta Negara serius selidiki dana-dana ini, siapa pun dia yang menyalahgunakan kewenangannya untuk korupsi dana otsus, tidak boleh lagi divonis bebas seperti yang sudah dilakukan oleh Hakim tipikor jayapura, kami sesalkan hakim-hakim yang selalu mevonis bebas para perampok dana otsus ini,” tutup Johan Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua. (Fian)
