Lintas DaerahLintas ProvinsiNewsPendidikan

Mahasiswa FH Unnes Ajukan Uji Materi Permendikbud No.25 Tahun 2020 Ke Mahkamah Agung

×

Mahasiswa FH Unnes Ajukan Uji Materi Permendikbud No.25 Tahun 2020 Ke Mahkamah Agung

Sebarkan artikel ini

Penajounarlis.com-Jakarta. Persoalkan Kewajiban Membayar UKT Secara Full Selama Pandemi serta Pungutan Iuran Pengembangan Instutusi (Uang Pangkal), Mahasiswa FH Unnes Ajukan Uji Materi Permendikbud 25/2020 ke Mahkamah Agung”
Jakarta, (21 Juli 2020), Mahasiswa FH Unnes yang terdiri dari Frans Josua Napitu, Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, Franscollyn Mandalika, Michael Hagana Bangun, Jonasmer Simatupang, dan Machmud Alwy Syihab (Selanjutnya disebut Para Pemohon).

Mengajukan Permohonan Hak uji Materi terhadap pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Permendikbud No.25 Tahun 2020 tentang SSBOPT pada PTN di lingkungan Kemendikbud yang diterbitkan ditengah Pandemi Covid-19, pada tanggal 18 Juni 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makariem.
Bahwa karena dampak Multi sektor yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 termasuk sektor Pendidikan, mengakibatkan gejolak dan dinamika yang timbul dalam dunia Pendidikan Tinggi. Gerakan-gerakan demonstrasi maupun gerakan melalui media terus terjadi di banyak Kampus dalam beberapa bulan ke belakang, dimana mahasiswa menuntut adanya Pembebasan atau minimal Pengurangan Biaya Kuliah selama Pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut tentu saja dinilai wajar, pasalnya selama Pandemi Covid-19 ini mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring, yang menyebabkan tidak dinikmatinya hak berupa fasilitas yang sepadan dengan kewajiban pembayaran UKT secara penuh, apabila dibandingkan dengan kondisi normal. Di sisi lain, kewajiban pungutan Iuran Pengembangan Institusi (Uang Pangkal) tetap terus diberlakukan ditengah situasi bencana non alam Pandemi Covid-19.

Kebijakan pungutan Uang Pangkal seharusnya tidak layak untuk diterapkan, karena negara seakan lepas tangan dalam urusan Pendidikan, terlebih dalam Permendikbud 25/2020 tidak diatur mengenai batasan persentase maksimal Perguruan Tinggi dapat memungut Uang Pangkal dari mahasiswa baru jalur seleksi mandiri, hal ini tentu saja dikhawatirkan akan menyebabkan Perguruan Tinggi memungut Uang Pangkal secara sewenang-wenang, mengingat tidak ada rambu-rambu memgenai batas maksimal dapat dipungutnya Uang Pangkal. Akan tetapi Perguruan Tinggi selalu berdalih karena kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing Rektor dilegitimasi oleh Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, sehingga Para Pemohon memiliki inisiatif untuk melakukan Permohonan Uji Materi terhadap aturan tersebut.
Para Pemohon menyatakan bahwa pasal 9 ayat (1) Permendikbud 25/2020 yang menyatakan bahwa “Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester” telah bertentangan dengan pasal 47 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 huruf e , pasal 7 ayat 2, pasal 63 huruf c UU Pendidikan Tinggi, pasal 26 ayat 2 dan Pasal 48 huruf d UU Penanggulangan Bencana.

Yang pada kesimpulannya, menurut Para pemohon apabila Pasal 9 ayat 1 Permendikbud 25/2020 tetap diberlakukan, maka secara nyata-nyata menciptakan pendidikan yang tidak berkeadilan dan jauh dari kata menyejahterakan serta menegaskan bahwa Perguruan Tinggi memberikan layanan pendidikan dengan mengejar laba, yang secara jelas dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dikti. Sehingga wajar apabila dalam kondisi tidak normal yang disebabkan karena bencana alam dan/atau non alam seperti saat ini, seluruh mahasiswa di PTN tidak perlu membayar kewajiban berupa UKT secara penuh pada tiap semesternya. Ibi Jus Ibi Remedium (Dimana ada hak, disana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar).

Kedua, pada pasal 10 ayat 1 huruf (d) Permendikbud 25 tahun 2020 yang berbunyi “(1) PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri”, Pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni pasal 3 huruf e dan I UU Dikti, pasal 6 huruf b UU Dikti yang kemudian dipertegas dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 73 ayat 5 UU Dikti, Pasal 73 ayat (5) UU Dikti, pasal 7 ayat 1 UU Dikti, pasal 89 ayat 1 UU Dikti, Pasal 88 ayat 5, pasal 47 ayat (1) UU Sisdiknas, Pasal 63 huruf c UU Dikti, Pasal 8 ayat (3) UU PNBP serta pasal 26 ayat 2 UU Penanggulangan Bencana, Pasal 48 huruf d. Yang pada kesimpulannnya, Pemohon menganggap bahwa pemberlakuan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 telah mengakibatkan secara langsung kerugian terhadap Pemohon karena secara nyata-nyata telah menciptakan pendidikan yang tidak berkeadilan, diskriminatif, tidak terjangkau, dan tidak berdasar pada prinsip nirlaba serta bertujuan komersial.

Adapun Petitum dari Permohonan kami adalah :

  1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertentangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Menghukum Termohon untuk membatalkan atau sekurang-kurangnya merevisi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan berdasarkan aspek kerugian yang diterima oleh mahasiswa akibat bencana non alam (Pandemi Covid-19) terutama mengenai hak dan fasilitas yang tidak didapatkan secara penuh selama (Pandemi Covid-19) oleh mahasiswa
  5. Menyatakan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  7. Menghukum Termohon untuk membatalkan atau sekurang-kurangnya membatalkan secara sementara (selama masa Pandemi Covid-19) Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
    Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hidup Mahasiswa!
Hidup Mahasiswa Indonesia!
Hidup Pendidikan Indonesia!

Narahubung : Franscollyn Mandalika

Reporter/Wartawan : Aripin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *