Cilacap, Penajournalis.com – Diduga ada kebohongan di lingkup kantor kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi ketika awak media Penajournalis.com mencoba membantu masyarakat untuk mengurus dokumen pindah kependudukan dari kelurahan Tegalreja ke desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, (22/04/2022).
Berawal dari kesulitan yang dialami SSW warga Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan yang akan mengurus kepindahan Administrasi Kependudukan (Adminduk) karena sudah bercerai dengan istrinya (ELS). Ia menceritakan kepada awak media bahwa, sudah mencoba mengurus perpindahan data dari kelurahan Tegalreja ke desa Bumireja. Namun banyak kesulitan yang dia alami salah satunya adalah kesulitan bertemu dengan RT untuk meminta surat pengantar ke kantor Kelurahan.
Dilansir dari dukcapil.kemendagri.go.id bahwa, persyaratan surat pengantar RT/RW hanya diperlukan bagi penduduk yang meninggal di rumah, melahirkan di rumah, atau orang pertama kali masuk dalam KK karena baru pulang dari luar negeri. Hal tersebut merujuk pada Perpres No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang juga menjelaskan bahwa pindah domisili cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK).
Atas dasar tersebut awak media mendatangi kantor kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan untuk berkoordinasi. Bertemu dengan Kasi Tapem (Yeni) menjelaskan bahwa untuk mengurus pindah penduduk memang harus menggunakan surat pengantar RT/RW, ungkapnya.
Awak media menyampaikan pada Kasi Tapem ingin langsung bertemu dengan lurah, namun dijawab pak lurah sedang tidak ada, jadi monggo (silahkan) bertemu dengan pak lurah, jelasnya.
“Pak lurah sedang tidak ada, saya yang diberikan tanggung jawab, kalau saya tidak bisa menjalankannya nanti saya disalahkan”, ujar Yeni.
Namun beberapa menit kemudian Yeni menyampaikan pada awak media yang sama bisa bertemu dengan pak lurah. “Silahkan lewat belakang untuk bertemu dengan pak lurah”, katanya.
Padahal sebelumnya ia mengatakan bahwa pak lurah sedang tidak ada, pada kenyataannya pak lurah ada dikantornya, langsung bertemu dengan awak media dan menjelaskan bahwa untuk mengurus surat pindah tetap harus ada surat pengantar RT/RW.
Perbedaan informasi terkait keberadaan lurah Tegalreja yang disampaikan Kasi Tapem dengan kenyataan berbanding terbalik, karena sang lurah sebenarnya ada dikantornya namun dikatakan sedang keluar. Hal tersebut tentu menjadikan citra buruk dimata masyarakat, karena sebagai lurah, ia harus mudah ditemui masyarakat yang membutuhkan bantuan. (Red)















