Penajournalis.com, Kab. Bandung Barat – Seperti yang telah dilansir oleh media-media online ternama (04/03/2021), Adanya kesepakatan antara para pedagang pasar Tagog yang berada di desa Kerta Mulya, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan PT. Bina Persada sebagai pengelola atau pengembang pembangunan pasar, yang saat itu dihadiri oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) KBB, belum lama ini membuahkan harapan besar bagi para pedagang pasar tersebut, akan tetapi kali ini pakar dan pemerhati pasar H Dadang Karso S.H., yang juga sebagai pimpinan umum penajournalis.com menyampaikan hal yang lebih kritis (Jumat 05/03/2021).
Namun ternyata semuanya menjadi sebuah Pemberian Harapan Palsu (PHP) oleh pihak pengembang kepada para pedagang.
PHP yang dilakukan oleh pihak pengembang tersebut, dirasakan oleh kurang lebih 20 orang pedagang yang berada di pasar Tagog.
Mereka dijanjikan akan difasilitasi oleh pengembang seperti yang telah dituangkan melalui fakta integritas yang disaksikan pejabat KBB. Tetapi semua hanya omong kosong belaka dan terkesan pihak pengembang mempermainkan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama antara pihak pengembang PT Bina Persada itu sendiri bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dan para pedagang Pasar Tagog Padalarang.
Hasil kesepakatan mediasi beberapa waktu lalu di ruang kerja PT Bina Persada selaku pengelola pasar sama sekali tidak terealisasi dan tidak ada kejelasannya.
Koordinator para pedagang, H. Ate secara tegas mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pihak pengembang yang terkesan melemparkan tanggungjawabnya dengan mengangkangi perjanjian tersebut.
“Kami merasa kecewa dengan mereka (PT. Bina Persada, Red) yang mengingkari kesepakatan bersama, hingga saat ini tidak ada realisasi sama sekali,” ungkap H. Ate yang disaksikan oleh beberapa aktifis Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari para ketua Ormas dan LSM, unsur TNI/Polri dalam acara tersebut.
Hal yang sama pun dirasakan oleh sekelompok para pedagang pasar yang sedang berunding di salah satu warung nasi yang berlokasi di area pasar sementara, salah satunya adalah Hj. Tini yang saat ditemui tim wartawan memaparkan bahwa dirinya merasa prihatin atas nasib rekan pedagang lainnya yang telah di bohongi dan di dzolimi oleh pihak pengembang pasar Tagog ini.
“Sejak berdirinya pasar ini, saya sudah berdagang dan tahu hingga seluk beluk tentang keberadaan pasar Tagog, nasib yang di alami teman teman pedagang seakan di dzolimi oleh pihak PT maupun Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang telah membuat kesepakan bersama melalui fakta integritas yang di tanda tangani bersama-sama, akan tetapi apa yang telah di janjikan tidak ada realisasinya bahkan lebih membebani para pedagang melalui percepatan pembayaran jongko yang tidak sesuai keberadaannya, itulah yang memaksa saya turut campur dalam permasalahan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Hj. Tini menjelaskan bahwa penekanan pihak PT dalam hal pembayaran lahan jongko terkesan di paksakan dan diduga hanya mencari keuntungan secara pribadi sehingga bagi pedagang kecil penekanan ini sangat menyengsarakan mereka.
“Secara pribadi saya akan turut memperjuangkan nasib para pedagang kecil dan bila perlu saya bersama tim akan membongkar kecurangan para pihak pengelola,”Tandasnya.
Sementara itu, Dadang Karso, SH. selaku pemerhati pasar nasional terkait dalam permasalahan ini mengemukakan pendapatnya bahwa pihak PT. Bina Persada maupun Kadis Indag tidak berkomitmen dengan yang di janjikannya.
“Dari sekian banyaknya pasar di Jawa Barat, baru saya temui kejadian sejanggal ini, kalau saya perhatikan pihak PT. Bina Persada maupun Indag terkesan meremehkan permasalahan ini, tapi secara pribadi saya sudah mengantongi data data kecurangan para pihak pengelola,” jelasnya.
Saat mencoba menemui pihak pengembang pasar (PT. Bina Persada) untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut, tim wartawan kesulitan mendapatkan informasi, karena pimpinan pengembang terkesan menghindar bertemu dengan wartwan dengan alasan banyak kegiatan tugas dan alasan lainnya.
Adapun kesepakatan bersama antara pedagang, PT. Bina Persada dan Disperindag adalah sebagai berikut :
20 Pedagang yang belum mendapatkan tempat penampungan berjualan sementara diakomodir di TPBS dengan pembangunan swadaya dari pihak PT Bina Bangun Persada bersedia memfasilitasi tempat yang ada.
Adapun los yang akan dibangun secara swadaya adalah 1,5 ×1,5 M per unit los.
Para pedagang yang membangun secara swadaya harus mengikuti aturan yang telah ditentukan.
Jalan lingkungan Pasar TPBS akan diperbaiki.
Pintu Utara lokasi TPBS untuk sementara hanya bisa masuk kendaraan roda dua berdasarkan hasil kajian dari: Dinas Perhubungan KBB, Satuan Polisi Pamong Praja KBB dan Polsek Padalarang.
Ditambahkan oleh H Dadang Karso, ” bahwa revitalisasi dasarnya harus menguntungkan bagi pedagang awal atau eksiting, jabar punya jargon pasar jabar juara pedagang sejahtera, tapi pedagang kecil yang tidak punya modal makin tertindas, dalam hal revitalisasi pasar saat nya Aparat Penegak Hukum “.
” Karena disini hasil kajian ada pelanggaran dan kejangalan-kejangalan oleh karena itu dengan jargon pasar juara dan pedagang sejahtera dinas perdagangan provinsi hari ada evaluasi dan supervisi “, pungkasnya.
(Team)
