Penajournalis.com Jakarta, 4 November 2024 – Tim Divisi Hukum Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) menyerahkan laporan dugaan korupsi yang merugikan negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Laporan ini dilayangkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 078 PBH.LDK.RI/10/2024 tertanggal 06 Oktober 2024, yang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pegawai PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. di Kota Semarang.
Tim Hukum LIDIK KRIMSUS RI, yang dipimpin oleh Nurjanah, SH.MH., menyatakan bahwa kasus ini diduga melibatkan kejahatan terkorporasi yang merugikan negara. Mereka menuding beberapa individu, termasuk:
– Yohanes Dony Alias Edward Setiadi Alias Dony Iskandar Sugito Utomo: Beralamat di Jl. Srikaton Timur, saat ini berada di Lapas Kedungpane, Kota Semarang.
– Irwan Alias Irwan Wibowo Alias Irwan Nugroho: Beralamat di Jl. Erlangga Raya, Kota Semarang.
– Adi Wijaya Alias Tan Hadi Wijaya Alias Hadiyanto: Beralamat di Jl. Sapta Prasetya Raya, Kota Semarang.
– Notaris Dwi Hastuti, SH., M.Kn.: Beralamat di Semarang Barat, Kota Semarang.
– Notaris Dini Handanayatie, SH.: Beralamat di Jomblang Semarang Selatan, Kota Semarang.
– Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn.: Beralamat di Gajah Mungkur Kota Semarang.
Tim LIDIK KRIMSUS RI menduga bahwa para individu tersebut terlibat dalam skema korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 3.274.480.000,00. Dugaan ini muncul karena hutang yang seharusnya dibayarkan oleh Yohanes Dony, Irwan, dan Adi Wijaya, tidak terlunasi. Mereka diduga menggunakan agunan/jaminan milik klien LIDIK KRIMSUS RI tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya.
“Klien kami, yaitu Suratno, Painah, Sriyati, Supriani, Rochmah, dan Mariyem, merupakan pemilik sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan mereka. Mereka menjadi korban dari skema korupsi yang merugikan mereka dan negara,” ujar Nurjanah.
Tim LIDIK KRIMSUS RI menduga bahwa skema korupsi ini melibatkan rekayasa dan koordinasi antara para notaris dan oknum pegawai BNI. Mereka menduga bahwa akta perjanjian hutang piutang diubah menjadi akta jual beli, sehingga memungkinkan Yohanes Dony, Irwan, dan Adi Wijaya untuk mengajukan kredit di Bank BNI 1946 Semarang.
“Bank BNI 1946 tidak pernah datang ke lokasi tanah dan bangunan yang dijadikan agunan kredit, dan nilai kredit yang diberikan jauh lebih tinggi dari nilai jual sebenarnya,” tambah Nurjanah.
Tim LIDIK KRIMSUS RI juga menyerahkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia. Mereka berharap bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti oleh KPK dan OJK untuk mengusut tuntas kasus korupsi ini dan memberikan keadilan bagi para korban.
“Kami berharap bahwa laporan ini akan menjadi langkah awal untuk mengungkap kasus korupsi ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan,” pungkas Nurjanah.
(Vio Sari Div. Investigasi PBH Lidik Krimsus RI/Sumber Div. Hukum)
Editor: Asep NS
