Penajournalis.com, Jateng – Kasus Perselingkuhan Perzinahan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi : Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, laki-laki yang beristeri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya, dan perempuan yang bersuami berbuat zina.
Perbuatan perzinahan adalah merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengadukan hal tersebut. Pengaduan-pun oleh hukum dibatasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut diketahui atau dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, jika pengadu berada diluar negeri.
Pengaduan terhadap kasus perselingkuhan perzinahan dapat dilakukan pencabutan selama persidangan perkara tersebut belum dimulai. Hal ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memasukan pengaduannya tersebut ke Kepolisian.
Dalam penanganan perkara – perkara / kasus hukum yang dipercayakan kepada kami oleh klien, kantor hukum LHS & PARTNERS akan mengutamakan proses penyelesaian perkara secara non litigasi dengan melakukan pembuatan dan pengiriman surat somasi, melakukan negosiasi dan mediasi dengan pihak lawan dan pihak – pihak terkait dengan perkara / kasus hukum.
Pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung adalah Perangkat desa.
Maka perangkat desa selain memberi pelayanan masyarakan desa juga sebagai sosok panutan serta mampu sebagai tauladan bagi warganya.
Lain hal yang terjadi di desa Kendal Asem Kecamatan Wedung Demak Jawa Tengah. Perangkat desa yang harusnya menjadi panutan malah mencerminkan sikap tidak terpuji.
Kejadian itu perangkat desa ber inisial (S) , diduga melakukan hubungan Pil-Wil layaknya sebagai suami istri. Sebuah sumber yang layak di himpun menyatakan , S telah berhubungan seorang wanita dengan seorang wanita beinisial (O) yang tak lain masih warganya sendiri. Beredarnya perselingkuhan menjadi aroma tidak sedap di tengah warga desa Kendal Asem proses mediasipun telah di lakukan di Kantor Polsek Karangrayung antara pelaku S dengan suami O.
Sementara menanggapi perbuatan tercela yang di lakukan perangkat desa mengundang banyak komentar miring dari beberapa kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
“Perangkat desa harusnya menjadi tauladan di tengah warganya dan bukan malah menodai citra perangkat serta melukai hati warganya” Demikian di ungkapkan Aktifis LSM Cerdas Bangsa , Nano Prayogo pekanlalu.
Nano menambahkan , pejabat hingga perangkat yang telah terbukti melakukan tindak penyimpangan segera di berhentikan saja . Ini tidak lebih dalam rangka mencerminkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Hingga berita ini diturunkan , kepala Desa Kendalasem Najmul Fatah ketika di konfirmasi tidak ada di tempat .
(team)
